,
Depok - Wilayah Pondok Cina, Kecamatan Be ji, Depok, kini kian maju pesat dan tertata rapi. Nampak, terlihat beberapa gedung pencakar langit...
Jakarta - Organisasi Masyarakat (Ormas) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), kian eksis di tengah masyarakat. Salah satunya di wilayah...
Tambun - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), Tambun Selatan (Tamsel) Rundi Hikmah Prayogi meminta kepada...
Jumat, 07 September 2018
Jakarta - Peran pemuda dalam kancah politik harus menjadi prioritas dalam kepedulian terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang...
JAKARTA - Air susu dibalas dengan air tubah, Kebaikan dibalas dengan tindakan kejahatan, pepatah inilah yang dirasakan oleh salah seorang mantan...
Jakarta - Tawuran antar warga kembali terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat. Nampak batu, dan pecahan botol berserakan di jalan seusai terjadinya...
12 April 2018 | Dibaca: 107 Kali
Deddy Yulianto : Ada Apa Dengan Smelter di IPR

Pangkalpinang – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Bangka Belitung, Deddy Yulianto, pihaknya sangat mendukung pemberian Izin Pertambangan Rakyat [IPR] akan tetapi saat mengeluarkan IPR di nilai  telah melangkahi prosedur.
 
Atas permasalahan tersebut, DPRD akan masukan dalam Hak Interpelasi bahwa dikeluarkannya IPR harus ada Wilayah Pertambangan Rakyat [WPR] terlebih dahulu.
 
Dikatakan Dedy, ada kesalahan prosedur yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi [Pemrov] salah satunya pemberian luas kepada perorangan seluas 5 Hektar dan untuk Koperasi 25 Hektar. Namun, fakta dilapangan berbeda bahwa Pemrov telah mengeluarkan 98 Hektar untuk perorangan.
 
”Tentu ini tidak benar, dan sangat jelas sekali Pemrov telah melangkahi aturan serta perundang-undangan, makanya kami akan memasukan nanti dalam hak interpelasi dan meminta penjelasan kepada gubernur agar terang benderang. Pada dasarnya kami mendukung IPR. Dan kami juga ingin mempertanyakan adanya salah satu bapak angkat dan bermitra kepada pemilik IPR tentu ini bertentangan dengan undang-undang,”papar Dedy. Kamis(12/04/2018).
 
Lebih lanjut Deddy mengatakan, permasalahan perijinan hulu hingga hilir menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah pengawasan produksi bukan pihak ketiga dalam hal ini Smelter.
 
” Pemilik Smelter jika ingin memiliki IUP timah, harus melalui proses lelang, bukan menjadi bapak angkat dan kerjasama dengan pemilik IPR. Ini ada apa ? ,  Terkait penerbitan IPR ada sanksi pidananya, jangan masyarakat menjadi korban sebab IPR di berikan untuk rakyat bukan untuk perusahaan Smelter mengatasnamakan bapak angkat dan dengan mudah mengambil hak rakyat,” tegas Dedy.(Rey)
 
 
 

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123