,
Surabaya |  Bak jamur di musim hujan, usaha kuliner seperti, kedai atau cafe kopi banyak bermunculan di beberapa daerah, khususnya di kota...
    Oleh : Djafar Badjeber, Pengamat Politik Bogor |  Manusia telah menjadi makhluk yang menakutkan belakangan ini. Manusia abad...
Batang  | Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) dilakukan secara terintegrasi bersama rakyat. Penyelenggaraan TMMD selama...
Jakarta | Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (Aspeparindo) akan mengandeng perusahaan asuransi demi memberikan kenyamanan pengguna saat parkir...
Jakarta | Usai mendapat pengesahan dan legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemkumham) dengan nomor  AHU-0014787 AH O1.O7...
Jakarta  |  Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait Reuni 212 yang akan digelar di Monas, Jakarta Pusat. 1.459...
12 April 2018 | Dibaca: 135 Kali
Deddy Yulianto : Ada Apa Dengan Smelter di IPR

Pangkalpinang – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Bangka Belitung, Deddy Yulianto, pihaknya sangat mendukung pemberian Izin Pertambangan Rakyat [IPR] akan tetapi saat mengeluarkan IPR di nilai  telah melangkahi prosedur.
 
Atas permasalahan tersebut, DPRD akan masukan dalam Hak Interpelasi bahwa dikeluarkannya IPR harus ada Wilayah Pertambangan Rakyat [WPR] terlebih dahulu.
 
Dikatakan Dedy, ada kesalahan prosedur yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi [Pemrov] salah satunya pemberian luas kepada perorangan seluas 5 Hektar dan untuk Koperasi 25 Hektar. Namun, fakta dilapangan berbeda bahwa Pemrov telah mengeluarkan 98 Hektar untuk perorangan.
 
”Tentu ini tidak benar, dan sangat jelas sekali Pemrov telah melangkahi aturan serta perundang-undangan, makanya kami akan memasukan nanti dalam hak interpelasi dan meminta penjelasan kepada gubernur agar terang benderang. Pada dasarnya kami mendukung IPR. Dan kami juga ingin mempertanyakan adanya salah satu bapak angkat dan bermitra kepada pemilik IPR tentu ini bertentangan dengan undang-undang,”papar Dedy. Kamis(12/04/2018).
 
Lebih lanjut Deddy mengatakan, permasalahan perijinan hulu hingga hilir menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah pengawasan produksi bukan pihak ketiga dalam hal ini Smelter.
 
” Pemilik Smelter jika ingin memiliki IUP timah, harus melalui proses lelang, bukan menjadi bapak angkat dan kerjasama dengan pemilik IPR. Ini ada apa ? ,  Terkait penerbitan IPR ada sanksi pidananya, jangan masyarakat menjadi korban sebab IPR di berikan untuk rakyat bukan untuk perusahaan Smelter mengatasnamakan bapak angkat dan dengan mudah mengambil hak rakyat,” tegas Dedy.(Rey)
 
 
 

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123