,
Jakarta - Pada khakekatnnya puasa bukanlah sekedar menahan nafsu makan dan minum, tetapi menahan segala nafsu manusia. Misalnya nafsu amarah, serta...
LHOKSUKON - Ikatan Pemuda Mahasiswa Paya Bakong  ( IPEMAPA ) gelar acara buka puasa bersama dan santuni puluhan anak yatim di mesjid Jamiq...
Pangkalpinang – Sewaktu kecil tentu kita mempunyai memori atau masa yang tak dapat dilupakan di tempat wilayah kita tinggal. Namun, masa lalu...
Jakarta - Tawuran antar warga kembali terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat. Nampak batu, dan pecahan botol berserakan di jalan seusai terjadinya...
 Jakarta -  Ajang pemilihan Putera-Puteri Maritim Indonesia (PPMI) tahun 2018 kembali digelar. Ajang ini merupakan ajang ketiga kalinya...
Jakarta – Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) bekerjasama dengan Bank BNI, meluncurkan "Kartu Alumni UNJ" dalam bentuk...
21 Februari 2018 | Dibaca: 796 Kali
Eselon 2B Dilantik Menjadi Walikota, Gubernur Babel Menuai Kritikan

Kantor Gubernur Bangka Belitung [foto/ist]

Pangkalpinang,Fokusjurnal.com – Gubernur Bangka Belitung Erzardi menuai kritikan dari sejumlah pihak, gubernur yang baru menjabat 9 bulan lebih dilantik itu,  dinilai telah membuat keputusan yang semena-mena dan kurang pantas.
 
Kebijakan sang gubernur itupun banyak menuai pro dan kontra di masyarakat, ada yang secara berani dan terang -terang mengkritik kinerja Erzaldi bahkan tidak sedikit yang lebih memilih diam. Kritikan yang di tujukan kepada gubernur bersifat konstruktif, hal itu bertujuan untuk  perubahan lebih baik untuk masyarakat dan daerah yang di pimpinnya.
 
Kritikan terhadap gubernur bermula ketika melantik Pjs. Walikota Pangkalpinang Drs.Asraf Suryadin,Mpd. Beberapa waktu lalu. Atas pelantikan itu, gubernur diduga telah telah menyalahi wewenang dan terlalu otoriter. Pasalnya, Asraf Suryadin yang telah dilantik oleh gubernur hanya eselon 2B dalam kepangkatan. Di banding Sekda Kota Pangkalpinang yaitu 2A. Tentunya dengan keputusan ini, di khawatirkan ada gesekan antara senior dan junior di instansi tersebut.
 
Dedi Julianto Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel menilai atas kebijakan gubernur tentu tidak masuk akal dan melanggar azas kepatutan,”Kami sangat menyayangkan atas kebijakan gubernur yang telah melantik Pjs. Walikota Pangkalpinang,”kata Dedi.
 
Lebih lanjut Dedi mengatakan apakah di Babel ini tidak ada yang pantas untuk menduduki atau menjabat sebagai Walikota di Pangkalpinang ini. Sehingga gubernur harus melantik esolon 2B sebagai walikota. “Beri dong kesempatan kepada Apartur Sipil Negara yang lainnya yang sesuai dengan kepangkatan yang di miliki. Ada empat puluh orang yang memiliki kepangkatan eselon 2A di Provinsi Bangka Belitung ini, ada Kepala Dinas serta Staf Ahli. Jangan ada unsur kedekatan lalu oleh gubernur di berikan jabatan tanpa harus melihat pangkat,dan golongan, khawatir akan menjadi polemik didalamnya,”paparnya.
 
Dedi mencontohkan salah satunya di Dinas Kelautan dan Perikanan tanpa seorang Kepala . Mengapa  gubernur tidak menunjukkan Aparatur Sipil Negara [ASN]  hingga saat ini. Bahkan gubernur menujuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [Bappeda] Fery Insani tentu ini merangkap jabatan. “Artinya Pemrov. Babel krisis Kepemimpinan, sehingga ASN yang lain tidak pantas untuk menjabat,”tegasnya
 
Sementara itu Dedi juga menyoroti terkait bekerja berbasis absensi bukan prestasi kinerja  terhadap ASN di Pemrov. Babel. Artinya inikan adanya tekanan dan intimidasi terhadap ASN. “Walaupun mereka tepat waktu mereka tidak mendapatkan penghargaan. Kami berharap kedepannya agar gubernur bertindak adil dan bijaksana untuk membangun Babel lebih maju,”pintanya.
 
Dedi meminta kepada gubernur untuk tidak membuat gaduh atas kebijakan yang diambilnya. “Gubernur jangan terlalu otoriter, sah-sah aja jika ingin menjadi seorang raja tapi jangan sekali-kali ngeraje. (Keyeye-) ,”ujar Dedi dengan bahasa daerah Bangka.
 
Seperti diketahui Dedi Yulianto yang sempat berseteru dengan Erzaldi beberapa waktu kerap sekali melontar kritikan-kritikan pedas yang membuat panas telinga bagi seterunya. Atas perseteruan itu, Dedi menantang Erzaldi akan meng-impeachment kepada sang Gubernur.
 
Ditempat terpisah Huzarni Rani mengatakan apa yang terjadi dirinya menilai langka dan unik dan baru pertama terjadi di Indonesia. “Ada kepala biro dengan kepangkatan eselon 2B dan di tunjuk sebagai Pjs.Walikota secara hirarki dalam kepegawaian kepangkatan eselon 2A yang pantas bukan 2B yang telah ditunjuk gubernur,” papar Rani pensiunan PNS yang pernah menjabat Kepala Biro Kepegawaian kepada wartawan.
 
Rani mengungkapkan langkah yang diambil gubernur tentu ini mencerminkan bahwa gubernur tidak paham atas manajemen Sumber Daya Manusia. “Ini sudah melanggar etika birokrasi. Jika gubernur jeli masih banyak eselon 2A. Pertanyaannya mengapa tidak diberi kesempatan disitu ada staf ahli, assiten dan Ka.SKPD Provinsi yang memang se level jabatannya dengan Sekda Kota yang memang sudah senior semuanya,” tutur Rani yang pernah menjadi Pj.Bupati dua kali ini.
.
 
Menunjukan sosok seorang Pemimpin, lanjut Rani, tidak serta merta harus melalui prosedur. Bukan memilih seorang pemimpin yang tidak mengerti serta tidak memperhatikan asas kepatutan dan etika moral. “Artinya ini sudah sangat jelas sekali dan terkesan mengedepankan pendekatan kekuasaan daripada semangat reformasi dan profesionalisme,”ujarnya
 
Dituturkan olehnya jangan terkesan gubernur seakan-akan bisa menunjuk siapa saja yang diinginkan gubernur seperti contoh Pjs. walikota tanpa peduli memenuhi syarat atau tidak, layak atau tidak dan patut atau tidak.
“Jika ini diterapkan oleh gubernur tidak satu tutup kemungkinan akan timbul konflik internal. Dan akan membuat tidak nyaman bagi pejabat para pejabat yang ada di Babel. Secara etika tidak mungkin seorang kepala dinas dan Sekda Kota yang memiliki kepangkatan eselon 2B senior di perintah seorang pejabat junior yang memiliki kepangkatan jauh dibawahnya,”pungkas Rani. (rey)
 

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123