,
Jakarta | Walikota Jakarta Pusat DR. Bayu Meghantara, Msi membuka lomba ngeset (ngulitin) kambing diacara Lebaran Tenabang 2019. Buyung selaku...
Jakarta | Pemilihan Ketua, Kumpulan Orang Orang Depok (KOOD) tingkat Kecamatan di wilayah Tapos berlangsung secara demokratis. Prosesi pemilihan itu...
Jakarta | Guna mempererat talisilaturahmi terhadap sesama,  Majelis  Dzikir Birrul Walidain menggelar acara Halal Bihalal. Dalam...
Jakarta | Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Pusat, Ros Ellyana Prasetyo meresmikan 5 titik MCK diwilayah DKI Jakarta, Senin...
Jakarta | Tiga bangunan liar di bongkar oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat. Bangunan yang terletak di Jalan...
Jakarta | Kapolsek Johar Baru Komisaris Polisi Endy Mahandika.SH mendapat kejutan istimewa dari sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Kewaspadaan...
03 Juli 2019 | Dibaca: 20 Kali
Ilegal Satwa Liar, Menjadi Tugas Prioritas Jaksa Penuntut Umum

Denpasar | Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kejaksaan Republik Indonesia, Setia Untung Arimuladi secara resmi membuka Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Satwa Liar Ilegal, Selasa (2/7/19).
 
Kegiatan tersebut bertujuan bagi aparat penegak hukum terutama Jaksa Penuntut Umum dapat menangani berbagai perkara tindak pidana satwa secara komprehensif. Tidak hanya mengungkap pelaku lapangan, akan tetapi aktor utama atau perusahaan yang terlibat dalam kejahatan tersebut serta melakukan pendekatan secara multidoor (Multi Penggunaan Undang-undang).
 
Dalam sambutannya, Untung mengatakan, perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia dari tahun ke tahun semakin marak dengan modus yang terus berkembang. 
 
"Saat ini perdagangan ilegal satwa sangat marak dilakukan di media online batik platform e -commerce maupun media sosial lainnya," ujar Untung.
 
Untung menuturkan, jika Wild life Conservation Society- Indonesia Program (WSC-IP) mencatat, pada tahun 20@6 terdapat sedikitnya 3.000 perdagangan ilegal satwa liar secara online menggunakan platform media sosial di Indonesia.
 
Penggunaan media sosial secara online dalam melakukan tindak pidana tentu saja akan menimbulkan konsekwensi lainnya bagi Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana tersebut. 
 
"Karena akan erat kaitannya dengan penggunaan barang bukti  elektronik lainnya, misal bagaimana Jaksa mengetahui siapa pelaku uang memiliki akun medsos, siapa yang berhubungan, dan bagaimana cara mendapatkan barang bukti tersebut sehingga sah dibawa ke pengadilan," tutur Untung.
 
Ia menyebutkan bahwa, Pusat Penelusuran dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, 13 triliun rupiah per tahun kerugian yang diakibatkan dari perdagangan ilegal satwa. 
 
"Tindak pidana ini menempati urutan ketiga setelah kejahatan narkoba dan perdagangan manusia. Bahkan United Nation Office On Drugs and Crime (UNODC) memasukkan kejahatan ilegal satwa sebagai kejahatan trans nasional crime, karena sifatnya yang teroganisir," sebutnya.
 
Untung menambahkan, keadaan geografis dan status sebagai negara perdagangan besar. Indonesia juga merupakan sumber besar, tujuan dan tempat transit untuk penyelundupan dan penyembunyian satwa-satwa ilegal seperti gading gajah Afrika, Harimau Benggala dan lainnya.
 
"Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sering kali menjadi tempat terjadinya tindak pidana perdagangan satwa ilegal," pungkasnya. (Red)
 

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123