,
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Badan Potensi Pembinaan Keluarga Besar (DPP BPPKB) Banten melantik Jermia Kalalo. SE,  sebagai Ketua Dewan...
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Pembinaan Potensi Keluarga Besar (DPP BPPKB) Banten menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan...
Jakarta | Ariq Motor Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang otomotif, dibilangan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat ini memiliki rasa...
Jakarta | Haryanto Badjoeri Mantan Kasatpol PP DKI Jakarta di era Gubernur Fauzi Bowo menghadiri pelantikan serentak Badan Potensi Pembinaan Keluarga...
Jakarta | Pergunu DKI Jakarta dan PT Balai Pustaka lakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) bertempat di Cafe Sastra, beberapa waktu...
Jakarta |Kapolsek Johar Baru Komisaris Polisi (Kompol) Supriadi.SH.MH bersama Mayor Dasim Danramil 08 Johar Baru ngopi bareng dengan mahasiswa STIAMI...
03 Juli 2019 | Dibaca: 98 Kali
Ilegal Satwa Liar, Menjadi Tugas Prioritas Jaksa Penuntut Umum

Denpasar | Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kejaksaan Republik Indonesia, Setia Untung Arimuladi secara resmi membuka Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Satwa Liar Ilegal, Selasa (2/7/19).
 
Kegiatan tersebut bertujuan bagi aparat penegak hukum terutama Jaksa Penuntut Umum dapat menangani berbagai perkara tindak pidana satwa secara komprehensif. Tidak hanya mengungkap pelaku lapangan, akan tetapi aktor utama atau perusahaan yang terlibat dalam kejahatan tersebut serta melakukan pendekatan secara multidoor (Multi Penggunaan Undang-undang).
 
Dalam sambutannya, Untung mengatakan, perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia dari tahun ke tahun semakin marak dengan modus yang terus berkembang. 
 
"Saat ini perdagangan ilegal satwa sangat marak dilakukan di media online batik platform e -commerce maupun media sosial lainnya," ujar Untung.
 
Untung menuturkan, jika Wild life Conservation Society- Indonesia Program (WSC-IP) mencatat, pada tahun 20@6 terdapat sedikitnya 3.000 perdagangan ilegal satwa liar secara online menggunakan platform media sosial di Indonesia.
 
Penggunaan media sosial secara online dalam melakukan tindak pidana tentu saja akan menimbulkan konsekwensi lainnya bagi Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana tersebut. 
 
"Karena akan erat kaitannya dengan penggunaan barang bukti  elektronik lainnya, misal bagaimana Jaksa mengetahui siapa pelaku uang memiliki akun medsos, siapa yang berhubungan, dan bagaimana cara mendapatkan barang bukti tersebut sehingga sah dibawa ke pengadilan," tutur Untung.
 
Ia menyebutkan bahwa, Pusat Penelusuran dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, 13 triliun rupiah per tahun kerugian yang diakibatkan dari perdagangan ilegal satwa. 
 
"Tindak pidana ini menempati urutan ketiga setelah kejahatan narkoba dan perdagangan manusia. Bahkan United Nation Office On Drugs and Crime (UNODC) memasukkan kejahatan ilegal satwa sebagai kejahatan trans nasional crime, karena sifatnya yang teroganisir," sebutnya.
 
Untung menambahkan, keadaan geografis dan status sebagai negara perdagangan besar. Indonesia juga merupakan sumber besar, tujuan dan tempat transit untuk penyelundupan dan penyembunyian satwa-satwa ilegal seperti gading gajah Afrika, Harimau Benggala dan lainnya.
 
"Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sering kali menjadi tempat terjadinya tindak pidana perdagangan satwa ilegal," pungkasnya. (Red)
 

Kantor Redaksi :

JALAN JOHAR BARU RAYA
JAKARTA PUSAT