,
Jakarta | Anak Depan Puskesmas (Andepus) Kramat Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, panitia merayakan puncak hari Kemerdekaan Republik...
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (DPP FORKABI) menyelenggarakan pemotongan hewan qurban pada hari raya Idul Adha 1440...
Jakarta | Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Harry Kurniawan, SIK, MH) memberikan bantuan berupa sapi qurban kepada...
Minggu, 25 Agustus 2019
Jakarta - Komunitas Anti Tawuran ( Komat) menggelar acara Hari Ulang Tahun  yang ke - 3 tahun. Kegiatan yang digelar di depan pos RW 01...
Jakarta | Guna meningkatkan keimanan bagi jajaran, Polsek Johar Baru, Polres Metro Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan rutin pembinaan rohani dan...
Pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Kramat Pulo Gundul RW. 02 / 09 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat,  Senin...
13 Desember 2017 | Dibaca: 289 Kali
Kadis DPM-PTSP Anas Yalitoba : Investor Harus Melaporkan Penanaman Modal

Palu, Fokusjurnal.com – Peran penting para pelaku usaha dalam  penanaman modal (Investasi) di wilayah Kabupaten Sigi sangat dibutuhkan. Hal itu berimplementasi dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
 
Agar tertata dengan baik  dan dapat terlaksana suatu kinerja yang baik juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah melaksanakan rapat Monitoring dan Evaluasi Eksplorasi Investasi. 
 
Kegiatan dihadiri oleh para pelaku usaha dari Kabupaten Sigi, Provinsi bahkan tingkat Nasional.
 
Dikemukakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) 
Kabupaten Sigi Dr. H. Anas Yalitoba.S.Sos.
 
" Masih banyaknya pemerintah daerah yang bereksperimen dan berinovasi dengan mengembangkan berbagai pola perizinan dan investasi " terang Anas Yalitoba dalam sambutannya.
 
Anas Yalitoba mengungkapkan, Namun  terdapat banyak kendala untuk mendatangkan investasi dari para penanam modal ( Investor ) secara umum kendala tersebut dapat di inventarisir, dengan regulasi pemerintah yang tidak konsisten dan akomodatif sehingga cenderung membingungkan penanam modal dan calon penanam modal.
 
Untuk itu lanjut Anas Yalitoba, Pelayanan perizinan yang tidak bisa diprediksi lambat dan tidak transparan.
Pelaksanaan otonomi daerah belum memiliki arah yang jelas dan cenderung menciptakan pemerintahan baru di tingkat yang lebih rendah. 
 
Sedangkan kepastian hukum dalam hukum investasi positif di laksanakan yang berkaitan erat dengan kebijakan dasar penanam modal yang menempatkan  pemerintah agar memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dan memperhatikan kepentingan nasional, dan menjamin  kepastian hukum.
 
"Kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan dari kebijakan tersebut," papar Anas Yalitoba dihadapan peserta rapat Monitoring Dan Evaluasi Kinerja.
 
Untuk itu pihaknya mengharapkan, "Bagi para Investor agar bisa melaporkan kegiatan penanaman modal dan merapatkan prinsip tata kelola  perusahaan yang baik, "pungkas Anas Yalitoba dalam sambutannya.
 
Hadir dalam kegiatan itu Andi Aco Pettalolo Assisten II bidang Admistrasi dan Pemerintahan Pemrov. Sulawesi Selatan mewakili Bupati Sigi Biromaru M. Irwan Lapata. S.Sos yang berhalangan hadir, Kepala Inspektorat Kab. Sigi Drs.Endro Setiawan. (Sutrisno)
 

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123