,
Jakarta | Wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat terbilang wilayah zona merah tawuran, namun kategori zona merah untuk wilayah itu kini berangsur- angsur...
Jakarta | Anak Depan Puskesmas (Andepus) Kramat Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, panitia merayakan puncak hari Kemerdekaan Republik...
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (DPP FORKABI) menyelenggarakan pemotongan hewan qurban pada hari raya Idul Adha 1440...
Jakarta | Lomba mancing mania di wilayah Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat mendapat respon positif dari masyarakat. Dari pantauan wartawan...
Jakarta  | Dalam rangka membentuk nilai-nilai Dasar Profesi PNS (Pegawai Negeri Sipil) melalui Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam...
Jakarta | Harianto Badjoeri (HB) menerima kunjungan lintas etnis, kunjugan lintas etnis tersebut bertujuan merekatkan silaturahmi antar etnis yang...
23 Juli 2019 | Dibaca: 83 Kali
Masyarakat Desa Berok Menolak Tambang Ilegal di Atas Lahan Eks. Kobatin

Bangka Belitung | Maraknya pertambangan Inkonvensional  (TI) Ilegal dikawasan Eks PT. Kobatin yang terletak di daerah Merbuk, Kenari dan Pungguk, Kabupaten Bangka Tengah.
 
Membuat masyarakat Desa Berok menyuarakan aspirasinya kepada Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung, mereka  langsung di terima oleh ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.
 
Penambangan ilegal diwilayah tersebut membuat geram masyarakat setempat, pasalnya penambangan yang beroperasi pada dini hari (malam) itu, sudah sering di ingatkan oleh masyarakat setempat namun oleh penambang tidak di hiraukan.
 
“Dampak pertambangan tersebut, lambat laun akan menyebabkan banjir dan longsor, yang merugikan masyarakat Desa Berok karena di daerah ini  merupakan rawan banjir,” jelas Haji Ihron, Kepala Lingkungan Desa Berok  di ruang Ketua DPRD, Senin (22/7/2019).
 
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya segera merespon aspirasi masyarakat dengan menghubungi langsung Kapolres Bangka Tengah, AKBP Edison Ludi Bard Sitanggang untuk meminta menghentikan aktifitas pertambangan Inkonvensional (TI) ilegal di kawasan eks PT. Kobatin.
 
"Saya minta seluruh masyarakat Desa Berok harus kompak, jangan nanti 60 persen masyarakat menolak, 40 persen lainnya setuju, artinya jika masyarakat kompak maka dapat mudah untuk ditindaklanjuti," kata Didit.
 
Beliau menjelaskan bahwa Desa Berok merupakan kawasan yang rentan bencana banjir dan seharusnya tidak boleh ada pertambangan ilegal di daerah itu.
 
"Memang di daerah itu rawan bencana banjir, bahaya kalau ada buaya, bisa mengancam keselamatan warga karena habitat buaya di daerah itu telah diganggu," ujarnya.
 
Sementara itu Plt Kepala Dinas ESDM Babel, Rusbani menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin pertambangan di wilayah Eks. Kobatin karena merupakan kawasan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
 
"Kami dari provinsi tidak mengeluarkan izin di wilayah tersebut, jikalau ada pihak yang mengeluarkan izin tambang di daerah itu, itu bukan dari provinsi," tegasnya. (Edi)
 
 
 
 

Kantor Redaksi :

JALAN JOHAR BARU RAYA
JAKARTA PUSAT