,
Kamis, 02 Agustus 2018
Bekasi - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilaksanakan secara serentak, pada 26 Agustus 2018, se-Kabupaten Bekasi.  Membuat warga...
Bekasi - Masyarakat desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, masih menginginkan kepemimpinan Heryadi calon nomor urut 3 pada...
Jakarta - Pada khakekatnnya puasa bukanlah sekedar menahan nafsu makan dan minum, tetapi menahan segala nafsu manusia. Misalnya nafsu amarah, serta...
JAKARTA - Air susu dibalas dengan air tubah, Kebaikan dibalas dengan tindakan kejahatan, pepatah inilah yang dirasakan oleh salah seorang mantan...
Jakarta - Tawuran antar warga kembali terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat. Nampak batu, dan pecahan botol berserakan di jalan seusai terjadinya...
 Jakarta -  Ajang pemilihan Putera-Puteri Maritim Indonesia (PPMI) tahun 2018 kembali digelar. Ajang ini merupakan ajang ketiga kalinya...
07 Mei 2018 | Dibaca: 111 Kali
Pjs Walikota Pangkalpinang Diminta Tegas

Ketua LSM AMAK BABEL HADI SUSILO PURBAYA

Pangkalpinang – Terkait adanya dugaan rangkap jabatan oleh salah satu Ketua Rukun Tetangga yang juga sebagai ketua Partai tertentu di salah satu Kelurahan di Kota Pangkalpinang. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Anti Korupsi [LSM AMAK ] Bangka Belitung, Hadi Susilo  menilai, pihaknya sangat menentang keras,”Sudah jelas ada aturannya, kenapa masih dilanggar. Tidak usah serakah apalagi sampai rangkap jabatan,  kasih kesempatan kepada yang lain,”tegas Hadi saat dihubungi via telepon selulernya, Senin [7/5].
 
Dikatakan Hadi, setiap ketua RT kini telah menerima serta memperoleh uang Operasional dari Pemerintah Kota [Pemkot] artinya dia itu mendapatkan uang dari negara. Bagaimana bisa, lanjut Hadi, wong negara sudah menggaji namun masih saja memangku jabatan sebagai ketua partai politik. Itu, namanya tidak konsisten, sama saja telah merugikan negara.
 
“Seharusnya ini tidak boleh terjadi, artinya dalam mengurusi warganya jadi terpecah dan tidak konsentrasi , oknum nakal seperti ini jelas sudah menciderai sebuah filosofi Kejujuran , dengan secara sengaja oknum ini berbuat tidak mematuhi dan seolah-olah mengangkangi sejumlah aturan yang ada demi mencari keuntungan dirinya semata,” papar Hadi.
 
Pihaknya meminta kepada Pjs. Walikota Pangkalpinang untuk segera turun tangan dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum ketua RT tersebut.
 
“Pjs. Walikota melalui Lurah Se-Pangkalpinang harus segera mengambil tindakkan tegas kepada para oknum ketua RT yang telah merangkap jabatan di partai politik. Tindakkan tegas itu, berupa pemberhentian terhadap oknum ketua RT yang telah merangkap jabatan itu,”ungkap Hadi dengan nada kesal.
 
Hadi mengancam jika tidak ada respon dari pihak pemerintah setempat, maka pihaknya akan melakukan aksi demo terkait adanya rangkap jabatan tersebut.
 
”Kalau tidak ada respon dari Pjs.Walikota , kami akan lakukan aksi mendemo dan berkonseling dengan pihak kejaksaan. Jika nanti ditemukan ada unsur dugaan tindak pidana korupsinya kami akan melaporkan oknum-oknum tersebut ke Kejaksaan,”katanya.
 
Ia memaparkan, sudah sangat jelas didalam Peraturan Walikota Pangkalpinang No ; 7 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemilihan ,Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Kelurahan ,pasal 14 Pengurus RT dan RW.
 
“Dapat di ganti atau diberhentikan sebelum masa baktinya dan hal itu terdapat pada  huruf (d) aktif terlibat dan menjadi anggota pengurus salah satu partai politik,”jelas Hadi.
 
Ketika di konfirmasi Seketaris Daerah [Sekda] Pangkalpinang, Radmida Dawam melalui pesan WhasApp pada tanggal, Sabtu [5/5/2018], pukul 11.45 Wib, hingga berita ini diturunkan belum kunjung ada balasan dari yang bersangkutan.
 
Demikian pula , Pjs .Walikota Pangkalpinang, Asraf Suryadin , saat di hubungi melalui telpon seluler pribadinya, Senin (7/5/2018) untuk mengkonfirmasi hal tersebut, tak kunjung diangkat. [rey]
 
 

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123