,
Jakarta | Untuk meningkatkan silaturahim diantara umat Islam, Forum RT dan RW di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat melaksanakan Halal Bihalal...
Jakarta | Peran aktif Bhabinkamtibmas sangatlah vital di tubuh Polri di tengah masyarakat. Salah satunya Aiptu Maskur Bhabinkamtibmas Kelurahan...
Jakarta | Agama mengajarkan kita semua untuk selalu bersedekah, dengan tujuan membantu sesama, mensucikan harta dan bekal pahala di akhirat kelak....
Jakarta - Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Kapolsek Johar Baru Komisaris Polisi (Kompol) Endy Mahandika, SH mengundang 3 (tiga)...
Jakarta | Wirausaha Muda Nusantara (Wimnus) melaksanakan kegiatan Seminar Kewirausahaan bertempat di Creatif Stage Lantai 3 Gedung SMESCO,...
Jakarta | Pedagang pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur siap mendukung pelaksanaan pemilu damai pada 17 April mendatang. Mereka secara bersama-sama...
16 Februari 2018 | Dibaca: 251 Kali
Pro Kotra Pinjaman Pemkab Muba Kepada PT.SMI

DPRD Kabupaten Muba saat Sidang Paripurna [foto/ist]

Muba, Fokusjurnal.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Kabupaten Musi Banyuasin [Muba], Sumatera Selatan mengkritisi pinjaman dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Muba kepada pihak Badan Usaha Milik Negara [BUMN] melalui PT, Sarana Multi Infrastruktur ( PT.SMI ) sebesar Rp. 450 Miliar. Hal itu menuai pro dan kontra ditengah sidang paripurna DPRD Kabupaten Muba.
 
Atas pinjaman yang dilakukan oleh Pemkab Muba kepada pihak BUMN banyak yang beramsumsi lain salah satunya adalah dugaan fee hingga kepentingan Pilgub 2018.
 
Sementara itu Wakil Bupati Beni Hernedi yang hadir dalam rapat paripurna DPRD Muba itu mejelaskan , bahwa Raperda pinjaman dana kepada PT. MSI untuk memenuhi kebutuhan beberapa pembangunan infrastruktur yang ada di  Muba.
 
Beni memaparkan diantaranya adalah peningkatan jalan tebing bulang – sejauh 11 kilometer, Jirak – Talang Mandung, Jirak- Layan- Bangkit Jaya, Jembatan Gantung- Talang Simpang, SP Rukun Rahayu- Mekar Jaya Kec. Sungai Keruh, dengan total 59,95 kilometer dengan biaya sebesar  Rp. 200 miliar.
 
Kemudian untuk membiayai pelebaran dan peningkatan jalan dari SP. Sukarami- Simpang Sari- Tanah Abang- Saud- Sp. Selabu- Dawas sampai Berlian Makmur, dengan panjang jalan sepanjang 70,56 kilometer dengan biaya sebesar Rp120 miliar.
 
Selanjutnya pembangunan jalan dari jembatan Lalan menuju Desa Mekar Jadi- SP. Jalan Negara sepanjang 46,77 KM dengan biaya Rp70 miliar. Terakhir, pembangunan dua unit jembatan yang melalui desa mendis menuju desa muara medak sepanjang 120 Meter dengan biaya Rp60 miliar.
 
“Kami sangat berharap kiranya rancangan peraturan daerah tersebut dapat di bahas dan kemudian dapat di setujui untuk di jadikan Perda,” jelas Wabup, Selasa (2/1/2018) di Gedung Paripurna DPRD Muba beberapa waktu lalu.
 
Dengan adanya pinjaman tersebut , mendapat kritisi dari berbagai fraksi di DPRD Muba seperti dalam pemandangan umum fraksi- fraksi DPRD. Di awali dari Fraksi Partai Amanat Nasional [PAN], Yulisman dalam pandangan umumnya memaparkan bahwa dia merasa khawatir dengan proyek  di Tahun berikutnya pembayaran hutang dari pinjaman yang di maksud. “Oleh sebab itu Pemda akan melakukan lelang secara tender, benar- benar secara transparan,” paparnya.
 
Kemudian dari Fraksi Partai Demokrasai Indonesia Perjuangan yang di bacakan oleh Ahmad Rivai, mempertanyakan mengapa  baru sekarang pinjaman daerah itu di gulirkan sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] sudah di sahkan.
 
Kemudian Fraksi Gerakan Indonesia Raya [Gerindra] memberikan masukan serta pandangan umum yang disampaikan melalui oleh Maulie Hafist, pihaknya menjelaskan bahwa agar Pemerintah Daerah untuk  mempelajari perundang-undangan terkait pinjaman dana ke PT. SMI ( Persero) untuk menghindari hukum di kemudian hari, di samping itu meminta Pemkab Muba memberikan jaminan terhadap  kualitas proyek yang bakal di bangun.
 
Berlanjut ke Fraksi Nasional Demokrat [NasDem] menyampaikan pendapatnya yang di sampaikan oleh Rudi Hartono, menjelaskan agar penggunaan anggaran pinjaman tersebut khususnya proyek baru, tidak boleh tumpang tindih dengan proyek APBD. Jadi sangat jelas mana proyek yang di biayai oleh PT. SMI mana yang di bebankan kepada APBD Muba.
 
“Apakah Pemkab Muba sudah melayangkan surat untuk di lakukan audit BPK untuk proyek yang bakal di kerjakan melalui dana pinjaman PT. SMI”, papar politisi NasDem dalam pandangan umumnya.
 
Berbeda dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang mendukung upaya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah [Raperda] tersebut.
 
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Hj. Merry  antara lain, karena menjadi beban, maka di perlukan pengawasan yang ketat atas pinjaman tersebut harus karena banyak pekerjaan masih banyak amburadul. 
 
Ketika dikonfirmasi seputar pro kotra peminjaman tersebut.
 
Plt Badan Pengelolaan Keuangan Daerah [BPKAD] Kabupaten Muba, Nirwan SE.MSi, menjelaskan pinjaman tersebut pencairannya berdasarkan dengan fisik pekerjaannya,
 
"Tidak semuanya cair, contoh jika pekerjaan tersebut telah selesai 20% maka kita akan cairkan kepada pihak ke tiga. Namun kita akan lihat sejauh mana kualitas pekerjaan dan pemeliharaannya selama tiga tahun. Untuk itu kami akan menyeleksi dan kepada pihak ke tiga yang benar-benar mempunyai kretaria dan memenuhi standar yang sangat baik sehingga pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur,” ungkap Nirwan di ruang kerjannya.
 
Ditambahkanya mengenai bunga pinjamannya pada tahun pertama sebesar Rp 38 M termasuk adminnya dan tahun berikutnya tidak sebesar itu lagi ," Cetusnya"
 
Namun demikian Nirwan menjelaskan untuk teknis ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang [PU PR]. [far]
 

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123