,
Depok | Anggota Jaguar Polresta Depok menemukan rumah kosong di Jalan Tole Iskandar (Simpang Depok), Sukmajaya Kota Depok, Selasa (26/3/2019) yang...
Jakarta | Polsek Sawah Besar Polres Metro Jakarta Pusat menggelar Doa bersama dan santunan anak yatim dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum...
Jakarta | Polsek Johar Baru Polres Metro Jakarta Pusat menggelar acara olahraga bersama tiga pilar, yakni dari unsur Polsek, Kecamatan, Koramil JB 08...
Jakarta | Pedagang pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur siap mendukung pelaksanaan pemilu damai pada 17 April mendatang. Mereka secara bersama-sama...
Jakarta | Ketua Forum Travel Partner Indonesia (FTPI), Drs.H.Edy H mendatangi PT. Syafar Arroyan Travelindo di Ruko Maliugu,  Jalan Pahlawan...
Jakarta | Kepala Kecamatan Johar Baru Dra.Nurhelmi Savitri, didampingi Kapolsek Johar Baru Komisaris Polisi Endy Mahandika. SH, Danramil 08/JB Mayor...
02 Februari 2018 | Dibaca: 212 Kali
UPTD Tambak Dahan Hanya Sebatas Verifikasi

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (Ka.UPTD) Kecamatan Tambak Dahan, Jafar. S

Subang, Fokusjurnal.com – Polemik seputar pengangkatan pekerja honorer atau yang disebut K2 tahun 2013-2014, menuai kontroversi di Kabupaten Subang.Pengakatan K2 menjadi Pegawai Negeri Sipil [CPNS] diduga karena tidak adanya transparansi dan dinilai telah mencederai per undang-undangan CPNS di Kabupaten Subang. Polemik seputar pengangkatan itu, tidak satu tutup kemungkinan akan menuai gejolak ditengah masyarakat.

Ketidak puasan masyarakat Kabupaten Subang atas pengangkatan tersebut dinilai abu-abu alias tidak jelas. Bahkan pemerintah dinilai  tidak transparansi dalam hal pengangkatan PNS tersebut. Mengapa demikian harusnya PNS yang diterima oleh pemerintah, harus dapat dan diakses di internet, Mading kantor, serta Penetapan nilai ambang batas (passing grade) mengapa hal itu tidak ada ?, seolah masyarakat tidak boleh mengetahui atas hal tersebut dan seakan menutupi atas pengangkatan/kelulusan yang bersangkutan.

Teka-teki seputar pengangkatan honorer menjadi PNS yang di duga “ bodong “, terjadi kepada dua orang eks Sukarelawan (Sukwan) asal Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang atas Surat Keputusan Terhitung Mulai Tugas Surat Pernyataan Tanggung Jawab  Mutlak (SK TMT SPTJM), adalah bukti atas verifikasi Yang patut dipertanyakan keabsahannya.

Ketika dikonfirmasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (Ka.UPTD) Kecamatan Tambak Dahan, Jafar. S, menyatakan UPTD hanya memverifikasi di pendataannya saja. “UPTD hanya memverifikasi terkait hal itu. Terkait atas dua orang Sukwan, dari segi usia yang dinilai masih sangat relatif muda dan yang kedua terkait ijazah terakhirnya namun ini semua sudah melalui verifikasi dan proses. Jika pun ada keraguan di dalamnya,”papar Jafar diruang kerjanya.

Lebih lanjut Jafar mencotohkan ketika penerimaan pengangkatan K2 di tahun 2004-2005 Surat Keputusan itu ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas.

“Kepala dinasnya bukan dari kepala dinas nasional, begitu juga UPTD hanya memverifikasi saja,” bebernya.

Namun demikian, Jafar mendukung dan terus berupaya untuk menegakkan kebenaran didalam pendidikan. “Kami selalu selektif dan objektif dalam memverifikasi,” pungkas Jafar.(rudi)

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123