,
Jakarta | Walikota Jakarta Pusat DR. Bayu Meghantara, Msi membuka lomba ngeset (ngulitin) kambing diacara Lebaran Tenabang 2019. Buyung selaku...
Jakarta | Pemilihan Ketua, Kumpulan Orang Orang Depok (KOOD) tingkat Kecamatan di wilayah Tapos berlangsung secara demokratis. Prosesi pemilihan itu...
Jakarta | Guna mempererat talisilaturahmi terhadap sesama,  Majelis  Dzikir Birrul Walidain menggelar acara Halal Bihalal. Dalam...
Jakarta | Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Pusat, Ros Ellyana Prasetyo meresmikan 5 titik MCK diwilayah DKI Jakarta, Senin...
Jakarta | Tiga bangunan liar di bongkar oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat. Bangunan yang terletak di Jalan...
Jakarta | Kapolsek Johar Baru Komisaris Polisi Endy Mahandika.SH mendapat kejutan istimewa dari sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Kewaspadaan...
14 Februari 2019 | Dibaca: 71 Kali
Kaban Diklat: Komitmen Lahir Dari Pemahaman Terhadap Tupoksi

Depok | Saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, lembaga ini menjadi Pilot Project dan menerima Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden tahun 2010. Ini lantaran Kejaksan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) dinilai berhasil menciptakan inovasi perbaikan dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kaban Diklat) Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi, SH, MH saat menjadi pembicara Praktik Baik Reformasi Birokrasi pada acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemdikbud, Depok, Rabu (13/2/19) siang.

RNPK bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di daerah.

Disamping itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk berbagi informasi terkait permasalahan dan praktik baik serta solusi terkait pendidikan dan kebudayaan serta Reformasi Birokrasi.

Untung mengatakan, anatomi organisasi adalah bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang  harus dipelajari dan dipahami oleh ASN. Ini diakuinya sering diabaikan. Bahkan tidak dimengerti atau lupa.

“Lupa, tidak pernah dibaca. Jadi hanya rutinitas saja yang di kerjakan. Ini harus diakui. Padahal ASN yang mendapat amanah, dituntut untuk memahami Tupoksi sehingga tumbuh dan  lahir suatu komitmen,” jelas Kaban Diklat Kejaksaan yang juga sebagai Ketua Umum PJI (Persatuamn Jaksa Indonesia).

“Apabila Tupoksinya tidak dipelajari bagaimana mau komitmen dan konsisten,” kata Untung sembari mengatakan pemimpin harus turun ke bawah.

“Rasa komitmen harus merubah kebiasaan rutinitas yang harus kita perbaiki,” lanjutnya.

Untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), unit kerja haru melakukan kegiatan sesuai Tupoksinya. “Pimpinan harus menerbitkan Surat Keputusan pembentukan tim kerja di unit kerjanya masing-masing. Kemudian membuat pedoman apakah prasyarat membangun  zona integritas menuju WBK sudah memenuhi standar sesuai keputusan KemenPAN,” katanya.

Kemudian masih kata Untung, Men-PAN diundang untuk melakukan evaluasi. melakukan penandatanganan komitmen bersama di satuan kerja. Di mana semua pegawai menandatanganinya. “Komitmen bersama diperlukan untuk merubah perilaku dan meningkatkan pelayanan,” bebernya.

Dalam kesempatan ini, Kaban Diklat juga menyampaikan paparan mengenai keberhasilan Badiklat Kejaksaan mendapatkan penghargaan WBK dari Kemen PAN dan juga SOP serta inovasi dari aplikasi-aplikasi Badiklat. “Aplikasi ini bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan,’’ tegasnya.  

Sebagaimana diketahui, Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019 di buka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada Selasa (12/2/19) kemarin.

RNPK fokus pada isu-isu strategis dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program-program prioritas nasional. (Red).

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123