,
Surabaya |  Bak jamur di musim hujan, usaha kuliner seperti, kedai atau cafe kopi banyak bermunculan di beberapa daerah, khususnya di kota...
    Oleh : Djafar Badjeber, Pengamat Politik Bogor |  Manusia telah menjadi makhluk yang menakutkan belakangan ini. Manusia abad...
Batang  | Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) dilakukan secara terintegrasi bersama rakyat. Penyelenggaraan TMMD selama...
Jakarta | Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (Aspeparindo) akan mengandeng perusahaan asuransi demi memberikan kenyamanan pengguna saat parkir...
Jakarta | Usai mendapat pengesahan dan legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemkumham) dengan nomor  AHU-0014787 AH O1.O7...
Jakarta  |  Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait Reuni 212 yang akan digelar di Monas, Jakarta Pusat. 1.459...
13 Maret 2018 | Dibaca: 320 Kali
Kasus Dugaan Menjual Tanah RTH di Periksa Kejati Babel

 
Pangkalpinang – Kasus dugaan penjualan tanah Negara sebagai Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) yang telatak di pulau Barukk kelurahan Jerambah Gantung (sekarang) dan Kelurahan Selindung (dahulu), Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.
 
Dari pantauan media ini nampak beberapa orang memasuki gedung Kejaksaan Tinggi [Kejati] Bangka Belitung [Babel] terkait atas dugaan penjualan tanah negara, mereka langsung memasuki ruangan penyidikan Pidana Khusus [Pidsus].
 
Ketika dijumpai Kepala Seksie [Kasie] Penyidikan Pidana Khusus Wilman Erlandi, pihaknya mengatakan masih mendalami kasus RTH tersebut,”Hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan kepada tiga orang terkait hal ini, yaitu Ari Primajaya ,Setio Gustiawan dan mantan lurah Selindung Bahari,” kata Wilman kepada wartawan, Senin (12/03/2018) pagi.
 
Ia menyatakan pemeriksaan itu seputar pengakuan kepemilikan tanah RTH. Mereka hanya menguasai tanah tersebut,tidak membeli.
 
“Kami hanya menanyakan terkait surat menyurat kepada sesorang yang memiliki dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah pemiliknya. Mereka mengatakan ditahu ada surat tersebut dan di taruh dimana. Namun ada arsip di kantor Camat,” papar Wilman.
 
Ditempat terpisah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Alansi Masyarakat Anti Korupsi Bangka Belitung {LSM-AMAK Babel] menilai, apa yang terjadi terhadap pengakuan para saksi sangat aneh dan terkesan tidak masuk logika.
 
“Sederhana, setiap surat tanah pasti ada batas-batasnya , Utara , Selatan, Timur dan Barat dan distu tertera nama pemilik tanah tersebut. Kalau pun perbatasan tanah tersebut belum adanya orang berarti batas-batas tanah tersebut berbatasan dengan tanah Negara atau berbatas bandar ataupun berbatasan jalan,”terang Hadi Susilo kepada wartawan.
 
Ia menegaskan, tidak masuk akal, jika mereka tidak mengakui adanya surat menyurat. Sekarang ini tidak adalagi tanah kosonga atau tanah negara semua sudah ada yang punya/pemiliknya.
 
Pihaknya meminta kepada Kejati Babel untuk serius dan mendalami kasus ini. Dan ini menjadi moment produk pilot project  Tindak Pidana Korupsi Kejati Babel.
“Kami sudah mengirimkan surat kepada  Kejagung, Jamwas,  Jamintel, KPk dan Komisi III DPR,” katanya.
 
Ia berharap pihak Kejati tidak tebang pilih dalam mengungkap semua perbuatan melawan hukum sehingga kasus ini dapat terang benderang.
 
“Publik berhak tahu dalam perkembangan kasus ini,”ujarnya.  (rey)
 
 

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123