,
Jakarta | Anak Depan Puskesmas (Andepus) Kramat Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, panitia merayakan puncak hari Kemerdekaan Republik...
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (DPP FORKABI) menyelenggarakan pemotongan hewan qurban pada hari raya Idul Adha 1440...
Jakarta | Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Harry Kurniawan, SIK, MH) memberikan bantuan berupa sapi qurban kepada...
Jakarta  | Dalam rangka membentuk nilai-nilai Dasar Profesi PNS (Pegawai Negeri Sipil) melalui Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam...
Jakarta | Harianto Badjoeri (HB) menerima kunjungan lintas etnis, kunjugan lintas etnis tersebut bertujuan merekatkan silaturahmi antar etnis yang...
Jakarta | Ketua Dewan Pimpinan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten Jakarta Pusat H.Cipta Wahyudi Okis. SH  memenuhi undangan...
13 Maret 2018 | Dibaca: 438 Kali
Kasus Dugaan Menjual Tanah RTH di Periksa Kejati Babel

 
Pangkalpinang – Kasus dugaan penjualan tanah Negara sebagai Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) yang telatak di pulau Barukk kelurahan Jerambah Gantung (sekarang) dan Kelurahan Selindung (dahulu), Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.
 
Dari pantauan media ini nampak beberapa orang memasuki gedung Kejaksaan Tinggi [Kejati] Bangka Belitung [Babel] terkait atas dugaan penjualan tanah negara, mereka langsung memasuki ruangan penyidikan Pidana Khusus [Pidsus].
 
Ketika dijumpai Kepala Seksie [Kasie] Penyidikan Pidana Khusus Wilman Erlandi, pihaknya mengatakan masih mendalami kasus RTH tersebut,”Hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan kepada tiga orang terkait hal ini, yaitu Ari Primajaya ,Setio Gustiawan dan mantan lurah Selindung Bahari,” kata Wilman kepada wartawan, Senin (12/03/2018) pagi.
 
Ia menyatakan pemeriksaan itu seputar pengakuan kepemilikan tanah RTH. Mereka hanya menguasai tanah tersebut,tidak membeli.
 
“Kami hanya menanyakan terkait surat menyurat kepada sesorang yang memiliki dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah pemiliknya. Mereka mengatakan ditahu ada surat tersebut dan di taruh dimana. Namun ada arsip di kantor Camat,” papar Wilman.
 
Ditempat terpisah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Alansi Masyarakat Anti Korupsi Bangka Belitung {LSM-AMAK Babel] menilai, apa yang terjadi terhadap pengakuan para saksi sangat aneh dan terkesan tidak masuk logika.
 
“Sederhana, setiap surat tanah pasti ada batas-batasnya , Utara , Selatan, Timur dan Barat dan distu tertera nama pemilik tanah tersebut. Kalau pun perbatasan tanah tersebut belum adanya orang berarti batas-batas tanah tersebut berbatasan dengan tanah Negara atau berbatas bandar ataupun berbatasan jalan,”terang Hadi Susilo kepada wartawan.
 
Ia menegaskan, tidak masuk akal, jika mereka tidak mengakui adanya surat menyurat. Sekarang ini tidak adalagi tanah kosonga atau tanah negara semua sudah ada yang punya/pemiliknya.
 
Pihaknya meminta kepada Kejati Babel untuk serius dan mendalami kasus ini. Dan ini menjadi moment produk pilot project  Tindak Pidana Korupsi Kejati Babel.
“Kami sudah mengirimkan surat kepada  Kejagung, Jamwas,  Jamintel, KPk dan Komisi III DPR,” katanya.
 
Ia berharap pihak Kejati tidak tebang pilih dalam mengungkap semua perbuatan melawan hukum sehingga kasus ini dapat terang benderang.
 
“Publik berhak tahu dalam perkembangan kasus ini,”ujarnya.  (rey)
 
 

Kantor Redaksi :

JALAN JOHAR BARU RAYA
JAKARTA PUSAT