,
Pangkalpinang – Sewaktu kecil tentu kita mempunyai memori atau masa yang tak dapat dilupakan di tempat wilayah kita tinggal. Namun, masa lalu...
Pangkalpinang – Guna memberikan rasa nyaman dan aman ditengah masyarakat, pihak Pengelola Pasir Padi Bay bekerjasama di bidang keamanan...
Minggu, 04 Maret 2018
Subang, Fokusjurnal.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Laskar Indonesia [DPC LI] Pagaden, Kabupaten Subang, Agus Abeng mengukuhkan Ranting...
Jakarta – Pemerintah Provinsi [Pemrov] DKI Jakarta menerbitkan surat edaran terkait waktu operasional tempat hiburan malam. Aturan itu tertuang...
Jakarta – Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sosok Hutomo Mandala Putra atau yang biasa di sapa Tommy Soeharto ini, belum lama ini...
Jakarta – Pertemuan Dewan Pembina  Perkumpulan Wartawan Online [PWO] Independen NUSANTARA, Drs. H. Prabowo Soenirman, AK. MM dengan...
25 Januari 2018 | Dibaca: 583 Kali
Ketika Pengacara Terjerat Kasus Pidana

Oleh : Danny Prima Agung.S.H
AYM Legal Consultans

Akhiri tiang listrik, sakit keras hingga muncul bakpao di kepala klien dari FY. Dan akhirnya muncul isu yang mengatakan FY diduga telah melakukan tindakan hukum dengan menghalang-halangi proses penyidikan kasus korupsi yang dilakukan Setya Novanto {SN} dalam kasus pengadaaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan diduga turut serta membantu dalam melakukan tindak pidana tersebut serta diduga membuat skenario jahat yang dilakukan oleh FY bersama seorang dokter terhadap tersangka SN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku penegak hukum _lex specialis_ berkewenangan atau bekerja berlandaskan Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimana dalam penerapan pasal didalam Undang Undang tersebut haruslah memenuhi unsur pidana korupsi.

Sementara dalam kasus KTP elektronik tersebut, untuk tersangka SN saja belum putusan atau di nyatakan bersalah atau tidaknya secara sah oleh pengadilan dan bahkan untuk status tersangka yang disandang SN juga belum di naikkan ke status terdakwa.

Bagaimana KPK bisa semudah dan secepat itu melakukan penangkapan dan penahanan terhadap FY yang di sangka melakukan tindakan menghalang-halangi penyidikan dan turut serta membantu terkait suatu kasus yang belum jelas status hukum dan kebenaran nya, karena hanya putusan dari pengadilan yang berhak menentukan seseorang bersalah atau tidak.

Setelah terbukti bersalah di pengadilan, maka KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi dan mengusut lebih lanjut terhadap perkembangan kasus KTP elektronik tersebut. 

Sementara dalam menjalankan profesi sebagai advokat, seorang advokat harus melewati proses pendidikan khusus profesi, memenuhi persyaratan dan menjalani sumpah terhadap profesinya tersebut, dan advokat juga dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan profesi nya sesuai pasal 3, 4 dan 5 UU Advokat, Dan jikalau berbicara tentang masalah yang menjerat FY adalah di dalam kasus SN, FY selaku penasehat hukum diberikan kuasa untuk membela terhadap kasus yg menimpa SN.

Jikalau uang yang dibayarkan untuk FY diduga dari hasil yang didapat dari korupsi oleh SN maka KPK harus membuktikan terlebih dahulu bahwa memang uang tersebut adalah benar dari hasil korupsi lalu menentukan langkah selanjutnya dalam pengembangan kasus tersebut.

Terlepas dari gaya “bakpao” dan cara apa yg di gunakan FY untuk membela kepentingan hukum klien nya, di dalam pasal 6, 7 dan 8 UU no 18 tahun 2003 juga disebutkan bahwa ada dewan kehormatan yang dimana jikalau ada seorang advokat melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap perundang-undangan maka sesuai kode etik dewan kehormatan yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan menegur bahkan memberhentikan profesi advokat tersebut.

Sangat disayangkan ketika isu yang tersebar luas dimasyarakat dan yang akhirnya menjadi buah bibir oleh teman sejawat hanya karena kekeliruan masyarakat umum dalam memahami dan menilai secara benar dari aspek hukum terhadap kasus yang menimpa FY dan di karenakan kekesalan dan kekecewaan teman-teman sejawat melihat cara dan gaya membela yang di lakukan oleh FY yang terkesan merendahkan profesi advokat itu sendiri.

Dan biarkanlah pengadilan yang akhirnya memutuskan SN atau FY benar-benar bersalah atau tidak secara prosedural hukum yang benar, serta tidak boleh ada siapapun atau satu pihak manapun yang berhak menyalahkan seseorang tanpa mengindahkan fungsi dari pengadilan.

Dan untuk profesi advokat dengan amanah dan kode etiknya tidak mungkin pernah salah, sangat disayangkan ketika masyarakat atau teman sejawat akhirnya menilai profesi mulia pengacara sebagai penegak hukum dan yang bertanggung jawab sebagai pemegang teguh amanah itu malah didiskreditkan, dicela bahkan dihina hanya dikarenakan kesalahan seseorang atau oknum pengacara yang menyalahgunakan kemuliaan profesi nya.

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123