,
Jakarta | Polsek Johar Baru melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Tiga Pilar Johar Baru serta Masyarakat,...
Jakarta | Guna memberikan rasa aman dan nyaman di wilayah hukum Johar Baru, Jakarta Pusat. Jajaran Polsek bersama Koramil 08/JP melaksanakan...
  Jakarta | Komando Distrik Militer (Kodim) 0501/JP BS menggelar acara diskusi kepada masyarakat Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut dikemas...
Jakarta | Jajaran Polsek Johar Baru Jakarta Pusat bersama Koramil 08/JB dan dibantu dengan pokdar kamtibmas berhasil mengamankan 38 Anak Baru Gede...
Jakarta | Pengurus DPP Partai Hanura, Ferry Soraya menginginkan kaum perempuan mendapat jaminan keadilan dan kesetaraan hak yang selama ini dirasa...
Jakarta | Sebuah mobil terbakar di ruas Tol dalam kota tepatnya depan Gedung Balai Kartini, Kuningan, Jakarta. Saat ini petugas masih berupaya...
01 November 2018 | Dibaca: 124 Kali
Maskur Husain : PN Jakarta Timur Jangan Selalu Mengikuti Kemauan Tergugat

Kasus imigrasi Lee Chung Cheng masih terus bergulir di meja hijau. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, menggelar sidang lanjutan perkara ini dengan agenda, pembacaan duplik oleh Direktorat Jenderal Administrasi Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku tergugat, Rabu (31/10/2018).

Jakarta | Dalam sidang yang dihadiri oleh penggugat yang diwakili oleh salah satu putra dari Lee Chung Cheng bernama Lee Ching Ti How ini, kuasa hukum penggugat, Maskur Husain, SH menjelaskan seputar gugatan mereka. Menurutnya, Direktorat Jenderal Administrasi Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, digugat lantaran mengeluarkan surat yang menyatakan jika Lee adalah warga negara asing.

“Kami mengacuh pada pasal 23 huruf H Undang Undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa orang tersebut dikatakan warga negara asing kalau dokumennya masih berlaku.” Ujar Maskur Husain, SH seperti dilansir Wartaone.net.

Berpijak dari landasan hukum itu, Maskur meyakini betul jika klinnya tidak bisa ditetapkan sebagai warga negara asing, karena dokumennya dalam bentuk paspor sudah tak berlaku lagi.

“Karena itu kami memohon kepada pengadilan untuk memutuskan yang seadil-adilnya dan dipertimbangkan juga dengan asas-asas perlindungan warga negara. Dia kan sudah beberapa kali mengikuti Pemilu, berarti yang bersangkutan WNI dong.” Tegas pengacara dari kantor hukum DB MH Law Firm ini.

Sementara itu terkait agenda sidang selanjutnya yang sedianya akan digelar 7 November 2018, pihak tergugat meminta waktu untuk dijadwal ulang mengingat mereka akan mengikuti sebuah acara.

“Ini menjadi keberatan bagi kami karena pihak pengadilan mengikuti kemauan tergugat.” Tutup Maskur Husain. (Red)

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123