,
  Jakarta | Bagi penikmat kopi tentunya belum afdol jika belum mengunjungi Kedai KOPIMU yang terletak dibilangan Blok M Square, Jakarta...
Tangerang Selatan -Majelis Dzikir dan Istighosah Raudhah Al Hikam menjadi agenda utama rutinitas Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi...
Jakarta - Persiapan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 90 oleh panitia dari Lembaga Kota Tua Heritage (LKTH) terus dilakukan. Mulai dari audiensi,...
Jakarta |  Diklat Manajemen Keprotokolan perlu diadakan untuk memantapkan pemahaman mengenai manajemen keprotokolan Peningkatan Wawasan,...
Jakarta | Kesekian puluh kalinya PT Pisok Utama Wisata, sebuah perusahaan travel yang bergerak khusus di bidang penyelenggaraan Umroh dan Haji,...
Jakarta | Calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta,  Sutijan ,  dirinya,  menyatakan maju pada pemilihan calon anggota legislatif...
01 November 2018 | Dibaca: 79 Kali
Maskur Husain : PN Jakarta Timur Jangan Selalu Mengikuti Kemauan Tergugat

Kasus imigrasi Lee Chung Cheng masih terus bergulir di meja hijau. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, menggelar sidang lanjutan perkara ini dengan agenda, pembacaan duplik oleh Direktorat Jenderal Administrasi Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku tergugat, Rabu (31/10/2018).

Jakarta | Dalam sidang yang dihadiri oleh penggugat yang diwakili oleh salah satu putra dari Lee Chung Cheng bernama Lee Ching Ti How ini, kuasa hukum penggugat, Maskur Husain, SH menjelaskan seputar gugatan mereka. Menurutnya, Direktorat Jenderal Administrasi Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, digugat lantaran mengeluarkan surat yang menyatakan jika Lee adalah warga negara asing.

“Kami mengacuh pada pasal 23 huruf H Undang Undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa orang tersebut dikatakan warga negara asing kalau dokumennya masih berlaku.” Ujar Maskur Husain, SH seperti dilansir Wartaone.net.

Berpijak dari landasan hukum itu, Maskur meyakini betul jika klinnya tidak bisa ditetapkan sebagai warga negara asing, karena dokumennya dalam bentuk paspor sudah tak berlaku lagi.

“Karena itu kami memohon kepada pengadilan untuk memutuskan yang seadil-adilnya dan dipertimbangkan juga dengan asas-asas perlindungan warga negara. Dia kan sudah beberapa kali mengikuti Pemilu, berarti yang bersangkutan WNI dong.” Tegas pengacara dari kantor hukum DB MH Law Firm ini.

Sementara itu terkait agenda sidang selanjutnya yang sedianya akan digelar 7 November 2018, pihak tergugat meminta waktu untuk dijadwal ulang mengingat mereka akan mengikuti sebuah acara.

“Ini menjadi keberatan bagi kami karena pihak pengadilan mengikuti kemauan tergugat.” Tutup Maskur Husain. (Red)

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123