,
Jakarta | Peran aktif Bhabinkamtibmas sangatlah vital di tubuh Polri di tengah masyarakat. Salah satunya Aiptu Maskur Bhabinkamtibmas Kelurahan...
Jakarta | Agama mengajarkan kita semua untuk selalu bersedekah, dengan tujuan membantu sesama, mensucikan harta dan bekal pahala di akhirat kelak....
Depok | Anggota Jaguar Polresta Depok menemukan rumah kosong di Jalan Tole Iskandar (Simpang Depok), Sukmajaya Kota Depok, Selasa (26/3/2019) yang...
Jakarta | Wirausaha Muda Nusantara (Wimnus) melaksanakan kegiatan Seminar Kewirausahaan bertempat di Creatif Stage Lantai 3 Gedung SMESCO,...
Jakarta | Pedagang pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur siap mendukung pelaksanaan pemilu damai pada 17 April mendatang. Mereka secara bersama-sama...
Jakarta | Ketua Forum Travel Partner Indonesia (FTPI), Drs.H.Edy H mendatangi PT. Syafar Arroyan Travelindo di Ruko Maliugu,  Jalan Pahlawan...
01 November 2018 | Dibaca: 165 Kali
Maskur Husain : PN Jakarta Timur Jangan Selalu Mengikuti Kemauan Tergugat

Kasus imigrasi Lee Chung Cheng masih terus bergulir di meja hijau. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, menggelar sidang lanjutan perkara ini dengan agenda, pembacaan duplik oleh Direktorat Jenderal Administrasi Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku tergugat, Rabu (31/10/2018).

Jakarta | Dalam sidang yang dihadiri oleh penggugat yang diwakili oleh salah satu putra dari Lee Chung Cheng bernama Lee Ching Ti How ini, kuasa hukum penggugat, Maskur Husain, SH menjelaskan seputar gugatan mereka. Menurutnya, Direktorat Jenderal Administrasi Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, digugat lantaran mengeluarkan surat yang menyatakan jika Lee adalah warga negara asing.

“Kami mengacuh pada pasal 23 huruf H Undang Undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa orang tersebut dikatakan warga negara asing kalau dokumennya masih berlaku.” Ujar Maskur Husain, SH seperti dilansir Wartaone.net.

Berpijak dari landasan hukum itu, Maskur meyakini betul jika klinnya tidak bisa ditetapkan sebagai warga negara asing, karena dokumennya dalam bentuk paspor sudah tak berlaku lagi.

“Karena itu kami memohon kepada pengadilan untuk memutuskan yang seadil-adilnya dan dipertimbangkan juga dengan asas-asas perlindungan warga negara. Dia kan sudah beberapa kali mengikuti Pemilu, berarti yang bersangkutan WNI dong.” Tegas pengacara dari kantor hukum DB MH Law Firm ini.

Sementara itu terkait agenda sidang selanjutnya yang sedianya akan digelar 7 November 2018, pihak tergugat meminta waktu untuk dijadwal ulang mengingat mereka akan mengikuti sebuah acara.

“Ini menjadi keberatan bagi kami karena pihak pengadilan mengikuti kemauan tergugat.” Tutup Maskur Husain. (Red)

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123