,
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Badan Potensi Pembinaan Keluarga Besar (DPP BPPKB) Banten melantik Jermia Kalalo. SE,  sebagai Ketua Dewan...
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Pembinaan Potensi Keluarga Besar (DPP BPPKB) Banten menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan...
Jakarta | Ariq Motor Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang otomotif, dibilangan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat ini memiliki rasa...
Jakarta | Haryanto Badjoeri Mantan Kasatpol PP DKI Jakarta di era Gubernur Fauzi Bowo menghadiri pelantikan serentak Badan Potensi Pembinaan Keluarga...
Jakarta | Pergunu DKI Jakarta dan PT Balai Pustaka lakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) bertempat di Cafe Sastra, beberapa waktu...
Jakarta |Kapolsek Johar Baru Komisaris Polisi (Kompol) Supriadi.SH.MH bersama Mayor Dasim Danramil 08 Johar Baru ngopi bareng dengan mahasiswa STIAMI...
01 November 2018 | Dibaca: 253 Kali
Maskur Husain : PN Jakarta Timur Jangan Selalu Mengikuti Kemauan Tergugat

Kasus imigrasi Lee Chung Cheng masih terus bergulir di meja hijau. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, menggelar sidang lanjutan perkara ini dengan agenda, pembacaan duplik oleh Direktorat Jenderal Administrasi Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku tergugat, Rabu (31/10/2018).

Jakarta | Dalam sidang yang dihadiri oleh penggugat yang diwakili oleh salah satu putra dari Lee Chung Cheng bernama Lee Ching Ti How ini, kuasa hukum penggugat, Maskur Husain, SH menjelaskan seputar gugatan mereka. Menurutnya, Direktorat Jenderal Administrasi Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, digugat lantaran mengeluarkan surat yang menyatakan jika Lee adalah warga negara asing.

“Kami mengacuh pada pasal 23 huruf H Undang Undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa orang tersebut dikatakan warga negara asing kalau dokumennya masih berlaku.” Ujar Maskur Husain, SH seperti dilansir Wartaone.net.

Berpijak dari landasan hukum itu, Maskur meyakini betul jika klinnya tidak bisa ditetapkan sebagai warga negara asing, karena dokumennya dalam bentuk paspor sudah tak berlaku lagi.

“Karena itu kami memohon kepada pengadilan untuk memutuskan yang seadil-adilnya dan dipertimbangkan juga dengan asas-asas perlindungan warga negara. Dia kan sudah beberapa kali mengikuti Pemilu, berarti yang bersangkutan WNI dong.” Tegas pengacara dari kantor hukum DB MH Law Firm ini.

Sementara itu terkait agenda sidang selanjutnya yang sedianya akan digelar 7 November 2018, pihak tergugat meminta waktu untuk dijadwal ulang mengingat mereka akan mengikuti sebuah acara.

“Ini menjadi keberatan bagi kami karena pihak pengadilan mengikuti kemauan tergugat.” Tutup Maskur Husain. (Red)

Kantor Redaksi :

JALAN JOHAR BARU RAYA
JAKARTA PUSAT