,
Jakarta | Anak Depan Puskesmas (Andepus) Kramat Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, panitia merayakan puncak hari Kemerdekaan Republik...
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (DPP FORKABI) menyelenggarakan pemotongan hewan qurban pada hari raya Idul Adha 1440...
Jakarta | Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Harry Kurniawan, SIK, MH) memberikan bantuan berupa sapi qurban kepada...
Jakarta  | Dalam rangka membentuk nilai-nilai Dasar Profesi PNS (Pegawai Negeri Sipil) melalui Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam...
Jakarta | Harianto Badjoeri (HB) menerima kunjungan lintas etnis, kunjugan lintas etnis tersebut bertujuan merekatkan silaturahmi antar etnis yang...
Jakarta | Ketua Dewan Pimpinan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten Jakarta Pusat H.Cipta Wahyudi Okis. SH  memenuhi undangan...
01 November 2018 | Dibaca: 236 Kali
Maskur Husain : PN Jakarta Timur Jangan Selalu Mengikuti Kemauan Tergugat

Kasus imigrasi Lee Chung Cheng masih terus bergulir di meja hijau. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, menggelar sidang lanjutan perkara ini dengan agenda, pembacaan duplik oleh Direktorat Jenderal Administrasi Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku tergugat, Rabu (31/10/2018).

Jakarta | Dalam sidang yang dihadiri oleh penggugat yang diwakili oleh salah satu putra dari Lee Chung Cheng bernama Lee Ching Ti How ini, kuasa hukum penggugat, Maskur Husain, SH menjelaskan seputar gugatan mereka. Menurutnya, Direktorat Jenderal Administrasi Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, digugat lantaran mengeluarkan surat yang menyatakan jika Lee adalah warga negara asing.

“Kami mengacuh pada pasal 23 huruf H Undang Undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa orang tersebut dikatakan warga negara asing kalau dokumennya masih berlaku.” Ujar Maskur Husain, SH seperti dilansir Wartaone.net.

Berpijak dari landasan hukum itu, Maskur meyakini betul jika klinnya tidak bisa ditetapkan sebagai warga negara asing, karena dokumennya dalam bentuk paspor sudah tak berlaku lagi.

“Karena itu kami memohon kepada pengadilan untuk memutuskan yang seadil-adilnya dan dipertimbangkan juga dengan asas-asas perlindungan warga negara. Dia kan sudah beberapa kali mengikuti Pemilu, berarti yang bersangkutan WNI dong.” Tegas pengacara dari kantor hukum DB MH Law Firm ini.

Sementara itu terkait agenda sidang selanjutnya yang sedianya akan digelar 7 November 2018, pihak tergugat meminta waktu untuk dijadwal ulang mengingat mereka akan mengikuti sebuah acara.

“Ini menjadi keberatan bagi kami karena pihak pengadilan mengikuti kemauan tergugat.” Tutup Maskur Husain. (Red)

Kantor Redaksi :

JALAN JOHAR BARU RAYA
JAKARTA PUSAT