,
Depok | Anggota Jaguar Polresta Depok menemukan rumah kosong di Jalan Tole Iskandar (Simpang Depok), Sukmajaya Kota Depok, Selasa (26/3/2019) yang...
Jakarta | Polsek Sawah Besar Polres Metro Jakarta Pusat menggelar Doa bersama dan santunan anak yatim dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum...
Jakarta | Polsek Johar Baru Polres Metro Jakarta Pusat menggelar acara olahraga bersama tiga pilar, yakni dari unsur Polsek, Kecamatan, Koramil JB 08...
Jakarta | Pedagang pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur siap mendukung pelaksanaan pemilu damai pada 17 April mendatang. Mereka secara bersama-sama...
Jakarta | Ketua Forum Travel Partner Indonesia (FTPI), Drs.H.Edy H mendatangi PT. Syafar Arroyan Travelindo di Ruko Maliugu,  Jalan Pahlawan...
Jakarta | Kepala Kecamatan Johar Baru Dra.Nurhelmi Savitri, didampingi Kapolsek Johar Baru Komisaris Polisi Endy Mahandika. SH, Danramil 08/JB Mayor...
06 Februari 2018 | Dibaca: 556 Kali
Pembebasan Lahan Jalan Selindung Pangkalpinang Diduga Berbau Korupsi

[atas] Ketua LSM AMAK Babel Hadi Susilo Purbaya saat menyerahkan dokumen di Kejari Pangkalpinang, [bawah] Surat Pernyataan Sanan Kadir serta Sukardi Kadir.

Pangkalpinang, Fokusjurnal.com – Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Anti Korupsi [LSM AMAK] Bangka Belitung [Babel] mendatangi kantor Kejaksaan Negeri [Kejari] Pangkalpinang terkait laporan masyarakat atas pembebasan tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Pangkalpinang, karena diduga berbau aroma korupsi.

Dikatakan Ketua Amak Babel Hadi Susilo Purbaya, kedatangannya ke kantor Kejari, Pangkalpinang untuk melaporkan adanya tindak kejahatan korupsi.

“Kami menerima laporan dari masyarakat adanya perbuatan melawan hukum dan diindikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pembebasan tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Pangkalpinang,” kata Hadi kepada wartawan di Kejati, Selasa [6/2/2018] pagi tadi.

Hadi membeberkan terkait adanya kejanggalan atas pembebasan sebidang tanah yang mengatasnamakan Sanan Kadir serta Sukardi Kadir yang terjadi pada tahun 2011-2012 silam. Setelah kami melakukan investigasi terhadap kedua orang tersebut, mereka membantah keras atas adanya sebidang tanah di wilayah Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Pangkalpinang seperti yang ada didalam surat pernyataan bermaterai tersebut. Bahkan setahu mereka tanah yang dimaksudkan adalah tanah milik Negara, yang sekarang menjadi hutan belukar.

“Artinya Sanan Kadir serta Sukardi Kadir membantah keras atas tudingan itu, bahkan mereka tidak pernah menjual kepada Sahdani warga Selindung. Inikan aneh masa tanah Negara bisa dijual ?,” terang Hadi geram.

Hadi menjelaskan inikan aneh masa tanah Negara di bayar ganti rugi oleh pemerintah dengan menggunakan uang Negara pula kepada Sahdani. “Hebatkan tanah Negara dibayar oleh pemerintah, untuk itu kami meminta kepada Kejari untuk serius mengungkap serta mengusut tuntas kasus ini karena di duga ada praktek korupsi disini, ”pinta Hadi.

LSM Amak menyoroti dalam kasus itu, adanya dokumen palsu dalam proses pembebasan tanah tersebut. Pasalnya pembuatan surat keterangan tanah atas nama Sahdani hanya berselang satu hari kerja dari nomor registrasi Kelurahan dan Kecamatan.

“Kami menduga adanya mark up harga dan adanya potongan pembayaran yang dilakukan panitia sebesar 10% atas pembebasan tanah itu. Artinya ini adalah modus terhadap warga yang surat tanahnya hanya sebatas surat Camat,”paparnya.

Sanan Kadir serta Sukardi Kadir diduga telah di catut namanya oleh Sahdani terkait surat pernyataan pembayaran ganti rugi dari pemerintah.

“Terus terang kami berdua merasa sakit hati nama kami telah di catut  seolah-olah kami sengaja menjual tanah kepada Sahdani, padahal itu tidak ada. Atas dasar itulah kami meminta bantuan kepada LSM Amak Babel untuk membantu kami dalam perkara ini,” papar salah satu dari mereka kepada wartawan.(rey)
 
 
 
 

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123