,
Depok - Wilayah Pondok Cina, Kecamatan Be ji, Depok, kini kian maju pesat dan tertata rapi. Nampak, terlihat beberapa gedung pencakar langit...
Jakarta - Organisasi Masyarakat (Ormas) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), kian eksis di tengah masyarakat. Salah satunya di wilayah...
Tambun - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), Tambun Selatan (Tamsel) Rundi Hikmah Prayogi meminta kepada...
Jumat, 07 September 2018
Jakarta - Peran pemuda dalam kancah politik harus menjadi prioritas dalam kepedulian terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang...
JAKARTA - Air susu dibalas dengan air tubah, Kebaikan dibalas dengan tindakan kejahatan, pepatah inilah yang dirasakan oleh salah seorang mantan...
Jakarta - Tawuran antar warga kembali terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat. Nampak batu, dan pecahan botol berserakan di jalan seusai terjadinya...
06 Maret 2018 | Dibaca: 109 Kali
PN Pangkalpinang Tetapkan Budik Bersalah

foto/ist

Pangkalpinang,Fokusjurnal.com – Bendahara Sekretariat Dewan Pimpinan Rakyat Daerah [DPRD]  Pangkalpinang Budik Wahyudi dinyatakan terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri [PN] atas kasus tindak pidana surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif anggota DPRD Pangkalpinang
Terdakwa di nilai bersalah atas perbuatannya dan di jatuhi hukuman1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta subsider 1 bulan kurungan dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua PN Pangkalpinang, Sri A Endang Ningsih.

Budik dinilai telah menyalahgunakan jabatannya dengan mencairkan uang SPPD yang diketahuinya fiktif atau sama sekali tak ada kegiatan. "Atas tindakan pidana korupsi ini, negara telah dirugikan sebesar Rp. 158 juta," jelasnya.

Sri juga mengatakan, 20 orang saksi baik dari pegawai kesekretariatan dan anggota DPRD Pangkalpinang dihadirkan untuk memberikan keterangan dan diakui bahwa SPPD yang diberikan telah disalahgunakan.

"Adapun hal yang memberatkan perbuatan terdakwa karena tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang meringankan, terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi, terdakwa juga sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga," terang Sri.

Pengadilan juga, lanjutnya, akan meninjau kembali atas pengembalian uang SPPD fiktif ke kejaksaan dan akan mengusut penyataan dari saksi Riki dan Robi serta 13 anggota dewan berikut Latip pribadi selaku Sekretaris DPRD Pangkalpinang saat itu. [rey]

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123