,
Surabaya |  Bak jamur di musim hujan, usaha kuliner seperti, kedai atau cafe kopi banyak bermunculan di beberapa daerah, khususnya di kota...
    Oleh : Djafar Badjeber, Pengamat Politik Bogor |  Manusia telah menjadi makhluk yang menakutkan belakangan ini. Manusia abad...
Batang  | Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) dilakukan secara terintegrasi bersama rakyat. Penyelenggaraan TMMD selama...
Jakarta | Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (Aspeparindo) akan mengandeng perusahaan asuransi demi memberikan kenyamanan pengguna saat parkir...
Jakarta | Usai mendapat pengesahan dan legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemkumham) dengan nomor  AHU-0014787 AH O1.O7...
Jakarta  |  Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait Reuni 212 yang akan digelar di Monas, Jakarta Pusat. 1.459...
06 Maret 2018 | Dibaca: 120 Kali
PN Pangkalpinang Tetapkan Budik Bersalah

foto/ist

Pangkalpinang,Fokusjurnal.com – Bendahara Sekretariat Dewan Pimpinan Rakyat Daerah [DPRD]  Pangkalpinang Budik Wahyudi dinyatakan terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri [PN] atas kasus tindak pidana surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif anggota DPRD Pangkalpinang
Terdakwa di nilai bersalah atas perbuatannya dan di jatuhi hukuman1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta subsider 1 bulan kurungan dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua PN Pangkalpinang, Sri A Endang Ningsih.

Budik dinilai telah menyalahgunakan jabatannya dengan mencairkan uang SPPD yang diketahuinya fiktif atau sama sekali tak ada kegiatan. "Atas tindakan pidana korupsi ini, negara telah dirugikan sebesar Rp. 158 juta," jelasnya.

Sri juga mengatakan, 20 orang saksi baik dari pegawai kesekretariatan dan anggota DPRD Pangkalpinang dihadirkan untuk memberikan keterangan dan diakui bahwa SPPD yang diberikan telah disalahgunakan.

"Adapun hal yang memberatkan perbuatan terdakwa karena tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang meringankan, terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi, terdakwa juga sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga," terang Sri.

Pengadilan juga, lanjutnya, akan meninjau kembali atas pengembalian uang SPPD fiktif ke kejaksaan dan akan mengusut penyataan dari saksi Riki dan Robi serta 13 anggota dewan berikut Latip pribadi selaku Sekretaris DPRD Pangkalpinang saat itu. [rey]

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123