,
Jakarta | Anak Depan Puskesmas (Andepus) Kramat Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, panitia merayakan puncak hari Kemerdekaan Republik...
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (DPP FORKABI) menyelenggarakan pemotongan hewan qurban pada hari raya Idul Adha 1440...
Jakarta | Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Harry Kurniawan, SIK, MH) memberikan bantuan berupa sapi qurban kepada...
Minggu, 25 Agustus 2019
Jakarta - Komunitas Anti Tawuran ( Komat) menggelar acara Hari Ulang Tahun  yang ke - 3 tahun. Kegiatan yang digelar di depan pos RW 01...
Jakarta | Guna meningkatkan keimanan bagi jajaran, Polsek Johar Baru, Polres Metro Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan rutin pembinaan rohani dan...
Pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Kramat Pulo Gundul RW. 02 / 09 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat,  Senin...
16 Februari 2018 | Dibaca: 220 Kali
Bidikan KPK di Pilkada Serentak

foto/ist

Jakarta, Fokusjurnal.com – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada]  yang dilaksanakan secara serentak, menjadi catatan hitam bagi calon kepala daerah tersebut. Pasalnya, ada beberapa calon yang maju di pilkada kedapatan Operasi Tangkap Tangan [OTT] oleh Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK].

Salah satunya calon Bupati Kabupaten Subang, Jawa Barat, yaitu Imas Aryumningsih yang juga calon dari Incumben. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Subang, Jawa Barat sudah menetapkan tiga pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Subang dalam Pilkada 2018. Tiga pasangan calon itu ditetapkan melalui rapat pleno yang dihadiri perwakilan dari masing-masing partai pengusung dan Penitia Pengawas Pemilu (Penwaslu).

Imas Aryumningsih-Sutarno diusung oleh Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ruhimat-Agus Masykur diusung oleh Partai NasDem, Partai Demokrat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra. Dedi Junaidi-Budi S diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Berdasarkan jadwal, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang dilaksanakan 27 Juni 2018. Namun KPK  telah menangkap Imas Ayumningsih.

Penangkapan Imas menambah panjang daftar calon kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Sebelumnya, KPK juga menangkap Bupati Jombang  Nyono Suharli Wihandoko yang kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018.

Nyono ditangkap KPK pada Sabtu, 3 Februari 2018. Usai pengkapan dan pemeriksaan, KPK kemudian menetapkan Nyono sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dana puskesmas. Dari tangan Nyono, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai yang diduga sisa uang pemberian dari Inna sebesar Rp. 25.550.000 dan USD. 9.500.

Sebelumnya, KPK juga menangkap Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae. Marianus merupakan salah satu calon Gubernur NTT dalam Pilkada 2018 yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baru-baru ini KPK  kembali menangkap Bupati Lampung Tengah yang juga Calon Gubenur Lampung Mustafa kini harus menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/2). Mustafa terjaring OTT, KPK mengamankan uang 1 milyar dan ditetapkan sebagai tersangka.

Mustafa bersama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman diduga memberikan suap ke Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto.

Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp. 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara [BUMN], PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pinjaman itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah.

Namun, Pemkab Lampung Tengah memerlukan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk menggolkan pinjaman itu.

Untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan itu, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar. Mustafa pun menyetujui untuk menyuap DPRD Rp 1 miliar. [yn]

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123