,
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (DPP FORKABI) menyelenggarakan pemotongan hewan qurban pada hari raya Idul Adha 1440...
Jakarta | Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Harry Kurniawan, SIK, MH) memberikan bantuan berupa sapi qurban kepada...
Jakarta | Keakraban dan rasa kekeluargaan tergambar dalam acara Pisah Sambut Kapolsek Senen, Polres Metro Jakarta Pusat dari Kompol Muhammad...
Jakarta | Guna meningkatkan keimanan bagi jajaran, Polsek Johar Baru, Polres Metro Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan rutin pembinaan rohani dan...
Pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Kramat Pulo Gundul RW. 02 / 09 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat,  Senin...
Jakarta | Dewan Masjid Indonesia (DMI) Cabang Johar Baru, menyelenggarakan Tabligh Bulanan di Masjid Baitul Mukminin, Kelurahan Johar Baru, Jakarta...
10 Agustus 2019 | Dibaca: 140 Kali
Ditreskrimum Polda Metro Jaya Tangkap Mafia Tanah dan Properti

(Foto/ist) Tersangka kasus sindikat kejahatan properti dihadirkan saat rilis di Jakarta, Jumat (9/8/2019). Subdit 2 Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap tiga tersangka dalam kasus ini.

Jakarta | Tiga pelaku sindikat tanah dan properti dibekuk jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Polisi berhasil mengungkap sindikat dengan modus membuka kantor notaris gadungan. Para pelaku dibekuk petugas dari kantor notaris fiktif di Komplek Perkantoran Wisma Iskandarsyah di Jalan Iskandarsyah Raya, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).

Ketiga pelaku itu adalah DH, seorang perempuan, DR dan S.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono terungkapnya kelompok ini berawal dari laporan korban yakni VYS pada 19 Juli lalu.

Korban yang hendak menjual rumah dan lahannya senilai Rp 15 Miliar, mengaku sudah ditipu para pelaku.

Sehingga sertifikat lahan seluas 1.431 M2 di Jalan Kebagusan Raya Nomor 30, Pasar Minggu, Jakarta Selatan milik korban, sudah digadaikan ke koperasi atau perusahaan bridging yang ada di Jawa Barat.

"Karenanya korban membuat laporan ke polisi dan tim kami langsung menyelidiki dan mendalami pelakunya," kata Argo dalam konpers di Wisma Iskandarsyah, Jumat (9/8/2019).

Menurut Argo dari tiga pelaku masing-masing memilki peran tertentu.

Mulai dari yang berperan menjadi calon pembeli, notaris palsu, serta perantara.

Ia mengatakan adanya kantor notaris gadungan di Jalan Iskandarsyah membuat korban percaya terhadap para pelaku yang berperan menjadi calon pembeli dan notaris palsu.

"Sehingga korban memberikan sertifikat lahan asli miliknya ke pelaku yang berperan sebagai notaris. Dalih pelaku untuk mengecek keabsahan sertifikat ke BPN. Padahal sertifikat asli digadaikan para pelaku senilai Rp 4 Miliar," kata Argo.

Korban kata Argo baru tersadar telah menjadi korban penipuan dan penggelapan setelah mengecek ke BPN yang menyatakan bahwa sertifikat lahannya sudah diagunkan ke koperasi.

Direktur Reserse dan Kriminal Umum Kombes Suyudi Ario Seto mengatakan modus kawanan ini adalah dimana salah seorang pelaku akan menawar rumah dan lahan yang hendak dijual korban.

"Pelaku kemudian membujuk untuk menitipkan sertifikat asli beserta dengan identitas pemilik yakni KTP, KK, IMB, dan sebagainya di Notaris Fiktif yang ditunjuk oleh kelompok tersangka.

"Dengan alasan untuk dilakukan pengecekan ke BPN," katA Suyudi.

Namun kemudian kata dia seluruh data pemilik dipalsukan dan dibuat seolah-olah telah terjadi jual beli antara pemilik dengan salah satu tersangka.

"Sehingga korban kehilangan hak atas properti miliknya. Selanjutnya sertifikat dibalik nama atas nama tersangka dan diagunkan di Koperasi dan atau Perusahaan Bridging," kata Suyudi.

Ia menjelaskan kasus ini berawal pada awal bulan Maret 2019 dimana korban yakni VYS akan menjual rumah dan bidang tanahnya seluas 1.431 M2 di Jalan Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1197/kebagusan atas nama VYS.

Selanjutnya pelaku DH, seorang perempuan berpura-pura menjadi calon pembeli dan dikenalkan dengan korban melalui perantara.

"Yang akhirnya terjadi kesepakatan antara korban dengan DH bahwa jual beli tersebut seharga Rp.15 M.

Selanjutnya DH meminta korban menitipkan sertifikat asli di notaris yang ditunjuk oleh DH, dengan alasan untuk dilakukan pengecekan ke Kantor BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebelum pembayaran dilakukan" kata Suyudi.

Akhirnya katanya pada 12 Maret 2019, korban percaya dan menitipkan sertifikat asli ke kantor notaris Idham yang belakangan dipastikan fiktif, di Perkantoran Wisma Iskandarsyah di Jalan Iskandarsyah Raya, Jakarta Selatan.

'Selain sertifikat, korban juga memberikan dokumen pendukung lainnya seperti IMB, PBB, KTP, KK, dan sebagainya. Yang menerima semua itu adalah tersangka DR, yang mengaku sebagai staf notaris Idham, dengan disaksikan oleh DH," katanya.

Kemudian kata Suyudi tersangka DH memberikan pembayaran awal untuk meyakinkan korban sebesar Rp 500 Juta.

"Lalu pada 6 April 2019 dibuat perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB antara korban dengan tersangka DH di Kantor Notaris Idham. "Namun yang tanda tangan dalam PPJB tersebut adalah DR selaku notaris dengan alasan bahwa notaris Idham adalah seorang Anggota Dewan yang tidak selalu ada di kantor," katanya.

Dari sana tersangka DH berjanji akan melunasi jual beli tersebut paling lambat 10 hari setelah PPJB dibuat.

Namun tersangka DH tidak juga menunaikan kewajibannya dan korban akhirnya mencoba menghubungi tersangka DH untuk meminta pertanggungjawaban sertifikat lahan asli miliknya.

"Namun tidak ada kejelasan hingga korban mencoba menghubungi tersangka S yang merupakan orang dekat DH, yang sejak awal mengetahui proses ini," katanya.

Tetapi kata Suyudi, tersangka S mencoba meyakinkan korban bahwa sertifikat milik korban masih aman.

"Karena korban sudah tidak percaya, ia lalu bersurat ke BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dan ternyata berdasarkan informasi dari BPN menyebutkan bahwa sertifikat milik korban telah beralih menjadi atas
nama tersangka DH dan saat ini sedang menjadi agunan di Koperasi Simpan Pinjam Nusantara," kata Suyudi.

Dari sanalah katanya korban membuat laporan ke polisi 19 Juli 2019 lalu.

Dari hasil penyelidikan petugas, para pelaku akhirnya berhasil dibekuk pada Senin (5/8/2019) lalu.

Karena perbuatannya kata Suyudi, para pelaku akan dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat atau akta dan atau Pasal 266 KUHP tentang keterangan palsu dalam akta, dan atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan junto Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tentang perbuatan tindak pidana bersama-sama.

"Dimana ancaman hukumannya hingga 7 tahun penjara," katanya. (wtk/**).

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123