,
Jakarta | Anak Depan Puskesmas (Andepus) Kramat Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, panitia merayakan puncak hari Kemerdekaan Republik...
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (DPP FORKABI) menyelenggarakan pemotongan hewan qurban pada hari raya Idul Adha 1440...
Jakarta | Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Harry Kurniawan, SIK, MH) memberikan bantuan berupa sapi qurban kepada...
Jakarta  | Dalam rangka membentuk nilai-nilai Dasar Profesi PNS (Pegawai Negeri Sipil) melalui Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam...
Jakarta | Harianto Badjoeri (HB) menerima kunjungan lintas etnis, kunjugan lintas etnis tersebut bertujuan merekatkan silaturahmi antar etnis yang...
Jakarta | Ketua Dewan Pimpinan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten Jakarta Pusat H.Cipta Wahyudi Okis. SH  memenuhi undangan...
24 April 2018 | Dibaca: 148 Kali
Diganjar 15 Tahun Hukuman Setimpal Buat Setnov

Jakarta-Setya Novanto terdakwa kasus korupsi e-KTP diganjar 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/4/2018). Setnov dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah terlibat dalam korupsi proyek e-KTP.
 
"Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setya Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/2/2018).
 
Selain diganjar 15 tahun penjara, hakim memberi hukuman denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim pun memvonis pidana pengganti kepada Setnov berupa pengembalian kerugian negara sebesar 7,3 juta dolar AS dikurangi uang pengganti Setnov sebesar Rp 5 miliar.
 
Apabila Setnov tidak bisa membayar uang pengganti, hakim mempersilakan jaksa KPK merampas harta Setnov dan melelang hartanya. Apabila tidak mencukupi, harta Setnov akan dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Bila tidak mampu membayar, Setnov dikenakan pidana penjara selama 2 tahun. Selain itu, hak politik Setnov pun ikut dicabut selama 5 tahun setelah bebas.
 
Majelis berpandangan, Setnov terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang korupsi e-KTP sebesar 7,3 juta dolar AS. Setnov dinilai menerima uang sebesar 3,8 juta dolar AS lewat invoice yang diberikan mantan Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo kepada Direktur Biomorf Mauritius, Johanes Marliem.
 
Kemudian, Setnov menerima uang sebesar 3,5 juta dolar AS dari Irvanto lewat sejumlah money changer. Namun, majelis hakim menolak pandangan Setnov mengganti rugi penerimaan jam Richard Mille 011 karena merasa sudah mengembalikan kepada Andi. Hakim menilai, Setnov telah melanggar pasal 3 UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke-1.
 
Hakim menimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini. Hal yang memberatkan di antaranya Setnov dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi dan perbuatan Setnov dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Sementara itu, hal-hal yang meringankan adalah Setnov belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan.
 
Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK sebelumnya yakni 16 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar. Tuntutan ini dibacakan oleh JPU KPK di sidang Pengadilan Tipikor pada 29 Maret 2018.
 
Dalam sidang sebelumnya, Jaksa KPK menuntut pidana pengganti kepada Setya Setnov berupa pengembalian kerugian negara sebesar 7,3 juta dolar AS selaku penerimaan e-KTP dan penerimaan jam Richard Mille seharga 135.000 dolar AS dikurangi uang pengganti Setnov sebesar Rp 5 miliar selama 1 bulan.
 
Apabila Setnov tidak bisa membayar uang pengganti, jaksa KPK merampas harta Setnov dan melelang hartanya. Apabila tidak mencukupi, harta Setnov akan dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Bila tidak mampu membayar, Setnov dikenakan pidana penjara selama 3 tahun. Selain itu, hak politik Setnov pun ikut dicabut selama 5 tahun setelah bebas.

Kantor Redaksi :

JALAN JOHAR BARU RAYA
JAKARTA PUSAT