,
Pangkalpinang – Sewaktu kecil tentu kita mempunyai memori atau masa yang tak dapat dilupakan di tempat wilayah kita tinggal. Namun, masa lalu...
Pangkalpinang – Guna memberikan rasa nyaman dan aman ditengah masyarakat, pihak Pengelola Pasir Padi Bay bekerjasama di bidang keamanan...
Minggu, 04 Maret 2018
Subang, Fokusjurnal.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Laskar Indonesia [DPC LI] Pagaden, Kabupaten Subang, Agus Abeng mengukuhkan Ranting...
Jakarta – Pemerintah Provinsi [Pemrov] DKI Jakarta menerbitkan surat edaran terkait waktu operasional tempat hiburan malam. Aturan itu tertuang...
Jakarta – Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sosok Hutomo Mandala Putra atau yang biasa di sapa Tommy Soeharto ini, belum lama ini...
Jakarta – Pertemuan Dewan Pembina  Perkumpulan Wartawan Online [PWO] Independen NUSANTARA, Drs. H. Prabowo Soenirman, AK. MM dengan...
24 April 2018 | Dibaca: 23 Kali
Diganjar 15 Tahun Hukuman Setimpal Buat Setnov

Jakarta-Setya Novanto terdakwa kasus korupsi e-KTP diganjar 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/4/2018). Setnov dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah terlibat dalam korupsi proyek e-KTP.
 
"Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setya Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/2/2018).
 
Selain diganjar 15 tahun penjara, hakim memberi hukuman denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim pun memvonis pidana pengganti kepada Setnov berupa pengembalian kerugian negara sebesar 7,3 juta dolar AS dikurangi uang pengganti Setnov sebesar Rp 5 miliar.
 
Apabila Setnov tidak bisa membayar uang pengganti, hakim mempersilakan jaksa KPK merampas harta Setnov dan melelang hartanya. Apabila tidak mencukupi, harta Setnov akan dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Bila tidak mampu membayar, Setnov dikenakan pidana penjara selama 2 tahun. Selain itu, hak politik Setnov pun ikut dicabut selama 5 tahun setelah bebas.
 
Majelis berpandangan, Setnov terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang korupsi e-KTP sebesar 7,3 juta dolar AS. Setnov dinilai menerima uang sebesar 3,8 juta dolar AS lewat invoice yang diberikan mantan Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo kepada Direktur Biomorf Mauritius, Johanes Marliem.
 
Kemudian, Setnov menerima uang sebesar 3,5 juta dolar AS dari Irvanto lewat sejumlah money changer. Namun, majelis hakim menolak pandangan Setnov mengganti rugi penerimaan jam Richard Mille 011 karena merasa sudah mengembalikan kepada Andi. Hakim menilai, Setnov telah melanggar pasal 3 UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke-1.
 
Hakim menimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini. Hal yang memberatkan di antaranya Setnov dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi dan perbuatan Setnov dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Sementara itu, hal-hal yang meringankan adalah Setnov belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan.
 
Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK sebelumnya yakni 16 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar. Tuntutan ini dibacakan oleh JPU KPK di sidang Pengadilan Tipikor pada 29 Maret 2018.
 
Dalam sidang sebelumnya, Jaksa KPK menuntut pidana pengganti kepada Setya Setnov berupa pengembalian kerugian negara sebesar 7,3 juta dolar AS selaku penerimaan e-KTP dan penerimaan jam Richard Mille seharga 135.000 dolar AS dikurangi uang pengganti Setnov sebesar Rp 5 miliar selama 1 bulan.
 
Apabila Setnov tidak bisa membayar uang pengganti, jaksa KPK merampas harta Setnov dan melelang hartanya. Apabila tidak mencukupi, harta Setnov akan dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Bila tidak mampu membayar, Setnov dikenakan pidana penjara selama 3 tahun. Selain itu, hak politik Setnov pun ikut dicabut selama 5 tahun setelah bebas.

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123