,
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Badan Potensi Pembinaan Keluarga Besar (DPP BPPKB) Banten melantik Jermia Kalalo. SE,  sebagai Ketua Dewan...
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Pembinaan Potensi Keluarga Besar (DPP BPPKB) Banten menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan...
Jakarta | Ariq Motor Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang otomotif, dibilangan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat ini memiliki rasa...
Jakarta | Haryanto Badjoeri Mantan Kasatpol PP DKI Jakarta di era Gubernur Fauzi Bowo menghadiri pelantikan serentak Badan Potensi Pembinaan Keluarga...
Jakarta | Pergunu DKI Jakarta dan PT Balai Pustaka lakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) bertempat di Cafe Sastra, beberapa waktu...
Jakarta |Kapolsek Johar Baru Komisaris Polisi (Kompol) Supriadi.SH.MH bersama Mayor Dasim Danramil 08 Johar Baru ngopi bareng dengan mahasiswa STIAMI...
16 April 2019 | Dibaca: 137 Kali
Menkopolhukam Larang Mobilisasi Massa Setelah Quick Count Pemilu 2019

Menkopolhukam Wiranto (foto/ist).

Jakarta |  Menkopolhukam Wiranto meminta masyarakat dan peserta pemilu untuk tidak melakukan mobilisasi massa usai lembaga hitung cepat merilis hasil di 17 April mendatang.
 
"Mengenai adanya rencana mobilisasi massa, kan setelah pencoblosan ada quick count, perhitungan cepat, lewat media sosial atau media lain. Lalu jangan serta merta paslon, DPR, DPRD, mengadakan pawai kemenangan lewat mobilisasi massa, ini suatu yang dianjurkan tidak dilakukan," kata Wiranto di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Senin (15/4).
 
Wiranto mengadakan rapat koordinasi bersama KPU, Bawaslu, Kominfo, Polri, dan TNI, guna membahas terkait mobilisasi massa. Rapat koordinasi memutuskan aparat keamanan tidak memberikan izin mobilisasi massa.
 
"Mobilisasi massa dalam pawai kemenangan, sebelum pengumuman resmi diumumkan, maka tidak akan diizinkan," ujar Wiranto.
 
"Dalam rangka apapun mobilisasi massa, syukuran kemenangan sebagainya tidak diizinkan oleh kepolisian di pusat maupun daerah. Kalau syukuran kemenangan di rumah boleh. Tapi di umum, akan dilarang oleh pihak kepolisian," tegas Wiranto.
 
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavia mengatakan bahwa pihaknya berpatokan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.
 
"Jadi dari Polri akan berlandaskan dengan UU No 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum agar masyarkat tidak melakukan pawai syukuran mobilisasi massa, karena akan provokasi massa lainnya," kata Tito di kesempatan yang sama.
 
Tito meminta peserta pemilu dan masyarakat untuk tetap tenang. Apabila terjadi pelanggaran, diharapkan untuk menyelesaikan sesuai hukum.
 
"Lebih baik tenang. Kalau ada yang tidak sesuai Undang-undang ada mekanismenya, ada proses MK kalau ada yang dianggap melanggar, tapi tidak dalam bentuk mobilisasi massa. Kalau ada mobilisasi massa, Polri tidak akan berikan izin," pungkasnya. (**).
 

Kantor Redaksi :

JALAN JOHAR BARU RAYA
JAKARTA PUSAT