,
Jakarta | Anak Depan Puskesmas (Andepus) Kramat Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, panitia merayakan puncak hari Kemerdekaan Republik...
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (DPP FORKABI) menyelenggarakan pemotongan hewan qurban pada hari raya Idul Adha 1440...
Jakarta | Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Harry Kurniawan, SIK, MH) memberikan bantuan berupa sapi qurban kepada...
Jakarta  | Dalam rangka membentuk nilai-nilai Dasar Profesi PNS (Pegawai Negeri Sipil) melalui Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam...
Jakarta | Harianto Badjoeri (HB) menerima kunjungan lintas etnis, kunjugan lintas etnis tersebut bertujuan merekatkan silaturahmi antar etnis yang...
Jakarta | Ketua Dewan Pimpinan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten Jakarta Pusat H.Cipta Wahyudi Okis. SH  memenuhi undangan...
16 April 2019 | Dibaca: 107 Kali
Menkopolhukam Larang Mobilisasi Massa Setelah Quick Count Pemilu 2019

Menkopolhukam Wiranto (foto/ist).

Jakarta |  Menkopolhukam Wiranto meminta masyarakat dan peserta pemilu untuk tidak melakukan mobilisasi massa usai lembaga hitung cepat merilis hasil di 17 April mendatang.
 
"Mengenai adanya rencana mobilisasi massa, kan setelah pencoblosan ada quick count, perhitungan cepat, lewat media sosial atau media lain. Lalu jangan serta merta paslon, DPR, DPRD, mengadakan pawai kemenangan lewat mobilisasi massa, ini suatu yang dianjurkan tidak dilakukan," kata Wiranto di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Senin (15/4).
 
Wiranto mengadakan rapat koordinasi bersama KPU, Bawaslu, Kominfo, Polri, dan TNI, guna membahas terkait mobilisasi massa. Rapat koordinasi memutuskan aparat keamanan tidak memberikan izin mobilisasi massa.
 
"Mobilisasi massa dalam pawai kemenangan, sebelum pengumuman resmi diumumkan, maka tidak akan diizinkan," ujar Wiranto.
 
"Dalam rangka apapun mobilisasi massa, syukuran kemenangan sebagainya tidak diizinkan oleh kepolisian di pusat maupun daerah. Kalau syukuran kemenangan di rumah boleh. Tapi di umum, akan dilarang oleh pihak kepolisian," tegas Wiranto.
 
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavia mengatakan bahwa pihaknya berpatokan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.
 
"Jadi dari Polri akan berlandaskan dengan UU No 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum agar masyarkat tidak melakukan pawai syukuran mobilisasi massa, karena akan provokasi massa lainnya," kata Tito di kesempatan yang sama.
 
Tito meminta peserta pemilu dan masyarakat untuk tetap tenang. Apabila terjadi pelanggaran, diharapkan untuk menyelesaikan sesuai hukum.
 
"Lebih baik tenang. Kalau ada yang tidak sesuai Undang-undang ada mekanismenya, ada proses MK kalau ada yang dianggap melanggar, tapi tidak dalam bentuk mobilisasi massa. Kalau ada mobilisasi massa, Polri tidak akan berikan izin," pungkasnya. (**).
 

Kantor Redaksi :

JALAN JOHAR BARU RAYA
JAKARTA PUSAT