,
Jakarta | Peran aktif Bhabinkamtibmas sangatlah vital di tubuh Polri di tengah masyarakat. Salah satunya Aiptu Maskur Bhabinkamtibmas Kelurahan...
Jakarta | Agama mengajarkan kita semua untuk selalu bersedekah, dengan tujuan membantu sesama, mensucikan harta dan bekal pahala di akhirat kelak....
Depok | Anggota Jaguar Polresta Depok menemukan rumah kosong di Jalan Tole Iskandar (Simpang Depok), Sukmajaya Kota Depok, Selasa (26/3/2019) yang...
Jakarta | Wirausaha Muda Nusantara (Wimnus) melaksanakan kegiatan Seminar Kewirausahaan bertempat di Creatif Stage Lantai 3 Gedung SMESCO,...
Jakarta | Pedagang pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur siap mendukung pelaksanaan pemilu damai pada 17 April mendatang. Mereka secara bersama-sama...
Jakarta | Ketua Forum Travel Partner Indonesia (FTPI), Drs.H.Edy H mendatangi PT. Syafar Arroyan Travelindo di Ruko Maliugu,  Jalan Pahlawan...
16 April 2019 | Dibaca: 52 Kali
Menkopolhukam Larang Mobilisasi Massa Setelah Quick Count Pemilu 2019

Menkopolhukam Wiranto (foto/ist).

Jakarta |  Menkopolhukam Wiranto meminta masyarakat dan peserta pemilu untuk tidak melakukan mobilisasi massa usai lembaga hitung cepat merilis hasil di 17 April mendatang.
 
"Mengenai adanya rencana mobilisasi massa, kan setelah pencoblosan ada quick count, perhitungan cepat, lewat media sosial atau media lain. Lalu jangan serta merta paslon, DPR, DPRD, mengadakan pawai kemenangan lewat mobilisasi massa, ini suatu yang dianjurkan tidak dilakukan," kata Wiranto di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Senin (15/4).
 
Wiranto mengadakan rapat koordinasi bersama KPU, Bawaslu, Kominfo, Polri, dan TNI, guna membahas terkait mobilisasi massa. Rapat koordinasi memutuskan aparat keamanan tidak memberikan izin mobilisasi massa.
 
"Mobilisasi massa dalam pawai kemenangan, sebelum pengumuman resmi diumumkan, maka tidak akan diizinkan," ujar Wiranto.
 
"Dalam rangka apapun mobilisasi massa, syukuran kemenangan sebagainya tidak diizinkan oleh kepolisian di pusat maupun daerah. Kalau syukuran kemenangan di rumah boleh. Tapi di umum, akan dilarang oleh pihak kepolisian," tegas Wiranto.
 
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavia mengatakan bahwa pihaknya berpatokan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.
 
"Jadi dari Polri akan berlandaskan dengan UU No 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum agar masyarkat tidak melakukan pawai syukuran mobilisasi massa, karena akan provokasi massa lainnya," kata Tito di kesempatan yang sama.
 
Tito meminta peserta pemilu dan masyarakat untuk tetap tenang. Apabila terjadi pelanggaran, diharapkan untuk menyelesaikan sesuai hukum.
 
"Lebih baik tenang. Kalau ada yang tidak sesuai Undang-undang ada mekanismenya, ada proses MK kalau ada yang dianggap melanggar, tapi tidak dalam bentuk mobilisasi massa. Kalau ada mobilisasi massa, Polri tidak akan berikan izin," pungkasnya. (**).
 

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123