,
Jakarta | Anak Depan Puskesmas (Andepus) Kramat Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, panitia merayakan puncak hari Kemerdekaan Republik...
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (DPP FORKABI) menyelenggarakan pemotongan hewan qurban pada hari raya Idul Adha 1440...
Jakarta | Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Harry Kurniawan, SIK, MH) memberikan bantuan berupa sapi qurban kepada...
Jakarta  | Dalam rangka membentuk nilai-nilai Dasar Profesi PNS (Pegawai Negeri Sipil) melalui Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam...
Jakarta | Harianto Badjoeri (HB) menerima kunjungan lintas etnis, kunjugan lintas etnis tersebut bertujuan merekatkan silaturahmi antar etnis yang...
Jakarta | Ketua Dewan Pimpinan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten Jakarta Pusat H.Cipta Wahyudi Okis. SH  memenuhi undangan...
21 Februari 2018 | Dibaca: 442 Kali
SMPN 4 Pagaden Diduga Lakukan Pungli

Buku LKS

Subang, Fokusjurnal.com - Dugaan pungutan liar [pungli] dengan modus pembelian Lembar Kerja Siswa [LKS] terjadi di Sekolah Menengah Pertama [SMP] Negeri 4 Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Padahal di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan [Permendikbud] Nomor. 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan sudah sangat jelas diterangkan.

Terkait dugaan adanya pungli di sekolah tersebut disampaikan oleh salah satu murid dan orangtua siswa,” Sekolah mah tetap aja segalanya beli termasuk LKS, Asa Paruyeng, makanya waktu anak saya di kelas 7,  saya gak bisa kebeli, padahalkan pemerintah sudah melarang adanya pungutan ini dan itu. Harga LKS yang di jual kepada siswa di sekolah senilai Rp. 11. 000, sedangkan untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  seharga Rp. 19. 000 jujur itu sangat mahal, ” ketus orangtua siswa yang tidak mau disebut namanya, di dampingi sang anak yang juga siswa di sekolah tersebut.

Ia mengeluhkan, untuk dapat mengejar mata pelajaran terpaksa meminjam LKS kepada kawannya yang sudah mempunyai LKS. “Jika tidak dapat terbeli LKS, maka anak saya harus meminjam LKS itu kepada kawannya untuk di salin dengan tulisan tangan,”paparnya kepada media ini.

Selain LKS, pungutan infaq pun menjadi masalah di sekolah itu. Pasalnya, pihak sekolah mewajibkan siswa membayar infaq per minggunya sebesar Rp. 1. 000.

Namun pihak sekolah membantah adanya pungli di sekolahan tersebut dan menurutnya sudah sesuai prosedur.

“LKS itu tidak di perjual belikan, namun pihak koperasi bekerjasama dengan penerbit, jadi bukan pihak sekolah. Terkait LKS sudah di kordinasikan kepada kepala dinas. Dan oleh kepala dinas di minta untuk tidak ada unsur paksaan terhadap siswa. Secara tertulis sudah di rekomendasikan antara pihak BMKS sebagai penerbit dengan Dinas,” papar H. Anda Kepala Sekolah, Senin [19/2] kepada wartawan.

Terkait infaq, pihaknya membenarkan,”Intinya, infaq yang dilakukan seminggu sekali senilai Rp. 1. 000 di sekolah ini sifatnya tidak dipaksakan,”pungkas H.Anda. [rd]
 
 

Kantor Redaksi :

JALAN JOHAR BARU RAYA
JAKARTA PUSAT