,
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Badan Potensi Pembinaan Keluarga Besar (DPP BPPKB) Banten melantik Jermia Kalalo. SE,  sebagai Ketua Dewan...
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Pembinaan Potensi Keluarga Besar (DPP BPPKB) Banten menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan...
Jakarta | Ariq Motor Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang otomotif, dibilangan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat ini memiliki rasa...
Jakarta | Haryanto Badjoeri Mantan Kasatpol PP DKI Jakarta di era Gubernur Fauzi Bowo menghadiri pelantikan serentak Badan Potensi Pembinaan Keluarga...
Jakarta | Pergunu DKI Jakarta dan PT Balai Pustaka lakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) bertempat di Cafe Sastra, beberapa waktu...
Jakarta |Kapolsek Johar Baru Komisaris Polisi (Kompol) Supriadi.SH.MH bersama Mayor Dasim Danramil 08 Johar Baru ngopi bareng dengan mahasiswa STIAMI...
21 Februari 2018 | Dibaca: 486 Kali
SMPN 4 Pagaden Diduga Lakukan Pungli

Buku LKS

Subang, Fokusjurnal.com - Dugaan pungutan liar [pungli] dengan modus pembelian Lembar Kerja Siswa [LKS] terjadi di Sekolah Menengah Pertama [SMP] Negeri 4 Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Padahal di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan [Permendikbud] Nomor. 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan sudah sangat jelas diterangkan.

Terkait dugaan adanya pungli di sekolah tersebut disampaikan oleh salah satu murid dan orangtua siswa,” Sekolah mah tetap aja segalanya beli termasuk LKS, Asa Paruyeng, makanya waktu anak saya di kelas 7,  saya gak bisa kebeli, padahalkan pemerintah sudah melarang adanya pungutan ini dan itu. Harga LKS yang di jual kepada siswa di sekolah senilai Rp. 11. 000, sedangkan untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  seharga Rp. 19. 000 jujur itu sangat mahal, ” ketus orangtua siswa yang tidak mau disebut namanya, di dampingi sang anak yang juga siswa di sekolah tersebut.

Ia mengeluhkan, untuk dapat mengejar mata pelajaran terpaksa meminjam LKS kepada kawannya yang sudah mempunyai LKS. “Jika tidak dapat terbeli LKS, maka anak saya harus meminjam LKS itu kepada kawannya untuk di salin dengan tulisan tangan,”paparnya kepada media ini.

Selain LKS, pungutan infaq pun menjadi masalah di sekolah itu. Pasalnya, pihak sekolah mewajibkan siswa membayar infaq per minggunya sebesar Rp. 1. 000.

Namun pihak sekolah membantah adanya pungli di sekolahan tersebut dan menurutnya sudah sesuai prosedur.

“LKS itu tidak di perjual belikan, namun pihak koperasi bekerjasama dengan penerbit, jadi bukan pihak sekolah. Terkait LKS sudah di kordinasikan kepada kepala dinas. Dan oleh kepala dinas di minta untuk tidak ada unsur paksaan terhadap siswa. Secara tertulis sudah di rekomendasikan antara pihak BMKS sebagai penerbit dengan Dinas,” papar H. Anda Kepala Sekolah, Senin [19/2] kepada wartawan.

Terkait infaq, pihaknya membenarkan,”Intinya, infaq yang dilakukan seminggu sekali senilai Rp. 1. 000 di sekolah ini sifatnya tidak dipaksakan,”pungkas H.Anda. [rd]
 
 

Kantor Redaksi :

JALAN JOHAR BARU RAYA
JAKARTA PUSAT