,
Jakarta | Anak Depan Puskesmas (Andepus) Kramat Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, panitia merayakan puncak hari Kemerdekaan Republik...
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (DPP FORKABI) menyelenggarakan pemotongan hewan qurban pada hari raya Idul Adha 1440...
Jakarta | Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Harry Kurniawan, SIK, MH) memberikan bantuan berupa sapi qurban kepada...
Jakarta  | Dalam rangka membentuk nilai-nilai Dasar Profesi PNS (Pegawai Negeri Sipil) melalui Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam...
Jakarta | Harianto Badjoeri (HB) menerima kunjungan lintas etnis, kunjugan lintas etnis tersebut bertujuan merekatkan silaturahmi antar etnis yang...
Jakarta | Ketua Dewan Pimpinan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten Jakarta Pusat H.Cipta Wahyudi Okis. SH  memenuhi undangan...
04 Maret 2018 | Dibaca: 563 Kali
Bongkar Kasus Honorer di Subang

Ketua Umum Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi, Firdaus Oiwobo, SH

Jakarta, Fokusjurnal.com – Proses penerimaan calon pegawai negeri sipil [CPNS]  di Kabupaten Subang pada 2015 lalu, dinilai melanggar hukum. Berbekal data yang dimiliki, tim investigasi melakukan penelusuran di lapangan atas kasus tersebut.

Selain uang ,  CPNS yang menjadi korban penipuan oleh oknum  AS, pejabat Kabupaten Subang, Tim investigasi ini pun memiliki data kejanggalan Surat Keputusan [SK] pengangkat tenaga honorer Kategori 2 [ K2] menjadi Pegawai Negeri Sipil [PNS].

Namun kami masih fokus dulu ke perjuangan K2 yang belum lulus dan telah memberikan dana kepada  oknum AS , mantan Kepala Seksie [Kasie] Pengadaan di Badan Kepegawaian Daerah [BKD] Kabupaten Subang.

Bahkan kasus ini pernah dilaporkan ke Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) oleh salah satu korban. Namun higga berita ini diturunkan,  tidak ada tindak lanjutnya. 

Atas aksi penipuan tersebut yang dilakukan AS ini membuat para korbannya kehilangan uang  puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan AS telah mencoreng nama baik Kabupaten Subang dalam  proses reformasi birokrasi yang kini tengah berlangsung di tanah air.
 
Ketua Umum Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi, Firdaus Oiwobo, SH,  menilai oknum pejabat seperti ini harus diberikan sanksi keras berupa pemecatan, jika ada indikasi , maka oknum tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 
“Jika memang oknum pejabat tersebut melakukan penyalahgunaan jabatan dengan melakukan pungutan liar, itu kena delik pidana,” kata Firdaus melalui WhatsApp yang diterima Fokusjurnal, Sabtu [4/3].
 
Firdaus mengatakan, kasus seperti ini diharapkan dapat membuka mata , CPNS tidak bisa melalui calo, dan berharap aparat penegak hukum dapat membongkar kasus tersebut sampai ke akar-akarnya. “Karena itu, masyarakat harus lebih waspada terhadap janji dari pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS , ”ujarnya [tim]
 

Kantor Redaksi :

JALAN JOHAR BARU RAYA
JAKARTA PUSAT