,
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Badan Potensi Pembinaan Keluarga Besar (DPP BPPKB) Banten melantik Jermia Kalalo. SE,  sebagai Ketua Dewan...
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Pembinaan Potensi Keluarga Besar (DPP BPPKB) Banten menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan...
Jakarta | Ariq Motor Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang otomotif, dibilangan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat ini memiliki rasa...
Jakarta | Haryanto Badjoeri Mantan Kasatpol PP DKI Jakarta di era Gubernur Fauzi Bowo menghadiri pelantikan serentak Badan Potensi Pembinaan Keluarga...
Jakarta | Pergunu DKI Jakarta dan PT Balai Pustaka lakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) bertempat di Cafe Sastra, beberapa waktu...
Jakarta |Kapolsek Johar Baru Komisaris Polisi (Kompol) Supriadi.SH.MH bersama Mayor Dasim Danramil 08 Johar Baru ngopi bareng dengan mahasiswa STIAMI...
04 Maret 2018 | Dibaca: 609 Kali
Bongkar Kasus Honorer di Subang

Ketua Umum Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi, Firdaus Oiwobo, SH

Jakarta, Fokusjurnal.com – Proses penerimaan calon pegawai negeri sipil [CPNS]  di Kabupaten Subang pada 2015 lalu, dinilai melanggar hukum. Berbekal data yang dimiliki, tim investigasi melakukan penelusuran di lapangan atas kasus tersebut.

Selain uang ,  CPNS yang menjadi korban penipuan oleh oknum  AS, pejabat Kabupaten Subang, Tim investigasi ini pun memiliki data kejanggalan Surat Keputusan [SK] pengangkat tenaga honorer Kategori 2 [ K2] menjadi Pegawai Negeri Sipil [PNS].

Namun kami masih fokus dulu ke perjuangan K2 yang belum lulus dan telah memberikan dana kepada  oknum AS , mantan Kepala Seksie [Kasie] Pengadaan di Badan Kepegawaian Daerah [BKD] Kabupaten Subang.

Bahkan kasus ini pernah dilaporkan ke Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) oleh salah satu korban. Namun higga berita ini diturunkan,  tidak ada tindak lanjutnya. 

Atas aksi penipuan tersebut yang dilakukan AS ini membuat para korbannya kehilangan uang  puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan AS telah mencoreng nama baik Kabupaten Subang dalam  proses reformasi birokrasi yang kini tengah berlangsung di tanah air.
 
Ketua Umum Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi, Firdaus Oiwobo, SH,  menilai oknum pejabat seperti ini harus diberikan sanksi keras berupa pemecatan, jika ada indikasi , maka oknum tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 
“Jika memang oknum pejabat tersebut melakukan penyalahgunaan jabatan dengan melakukan pungutan liar, itu kena delik pidana,” kata Firdaus melalui WhatsApp yang diterima Fokusjurnal, Sabtu [4/3].
 
Firdaus mengatakan, kasus seperti ini diharapkan dapat membuka mata , CPNS tidak bisa melalui calo, dan berharap aparat penegak hukum dapat membongkar kasus tersebut sampai ke akar-akarnya. “Karena itu, masyarakat harus lebih waspada terhadap janji dari pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS , ”ujarnya [tim]
 

Kantor Redaksi :

JALAN JOHAR BARU RAYA
JAKARTA PUSAT