,
Jakarta | Peran aktif Bhabinkamtibmas sangatlah vital di tubuh Polri di tengah masyarakat. Salah satunya Aiptu Maskur Bhabinkamtibmas Kelurahan...
Jakarta | Agama mengajarkan kita semua untuk selalu bersedekah, dengan tujuan membantu sesama, mensucikan harta dan bekal pahala di akhirat kelak....
Depok | Anggota Jaguar Polresta Depok menemukan rumah kosong di Jalan Tole Iskandar (Simpang Depok), Sukmajaya Kota Depok, Selasa (26/3/2019) yang...
Jakarta | Wirausaha Muda Nusantara (Wimnus) melaksanakan kegiatan Seminar Kewirausahaan bertempat di Creatif Stage Lantai 3 Gedung SMESCO,...
Jakarta | Pedagang pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur siap mendukung pelaksanaan pemilu damai pada 17 April mendatang. Mereka secara bersama-sama...
Jakarta | Ketua Forum Travel Partner Indonesia (FTPI), Drs.H.Edy H mendatangi PT. Syafar Arroyan Travelindo di Ruko Maliugu,  Jalan Pahlawan...
04 Maret 2018 | Dibaca: 491 Kali
Bongkar Kasus Honorer di Subang

Ketua Umum Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi, Firdaus Oiwobo, SH

Jakarta, Fokusjurnal.com – Proses penerimaan calon pegawai negeri sipil [CPNS]  di Kabupaten Subang pada 2015 lalu, dinilai melanggar hukum. Berbekal data yang dimiliki, tim investigasi melakukan penelusuran di lapangan atas kasus tersebut.

Selain uang ,  CPNS yang menjadi korban penipuan oleh oknum  AS, pejabat Kabupaten Subang, Tim investigasi ini pun memiliki data kejanggalan Surat Keputusan [SK] pengangkat tenaga honorer Kategori 2 [ K2] menjadi Pegawai Negeri Sipil [PNS].

Namun kami masih fokus dulu ke perjuangan K2 yang belum lulus dan telah memberikan dana kepada  oknum AS , mantan Kepala Seksie [Kasie] Pengadaan di Badan Kepegawaian Daerah [BKD] Kabupaten Subang.

Bahkan kasus ini pernah dilaporkan ke Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) oleh salah satu korban. Namun higga berita ini diturunkan,  tidak ada tindak lanjutnya. 

Atas aksi penipuan tersebut yang dilakukan AS ini membuat para korbannya kehilangan uang  puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan AS telah mencoreng nama baik Kabupaten Subang dalam  proses reformasi birokrasi yang kini tengah berlangsung di tanah air.
 
Ketua Umum Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi, Firdaus Oiwobo, SH,  menilai oknum pejabat seperti ini harus diberikan sanksi keras berupa pemecatan, jika ada indikasi , maka oknum tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 
“Jika memang oknum pejabat tersebut melakukan penyalahgunaan jabatan dengan melakukan pungutan liar, itu kena delik pidana,” kata Firdaus melalui WhatsApp yang diterima Fokusjurnal, Sabtu [4/3].
 
Firdaus mengatakan, kasus seperti ini diharapkan dapat membuka mata , CPNS tidak bisa melalui calo, dan berharap aparat penegak hukum dapat membongkar kasus tersebut sampai ke akar-akarnya. “Karena itu, masyarakat harus lebih waspada terhadap janji dari pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS , ”ujarnya [tim]
 

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123