,
Oleh : Nico Karundeng Wartawan Senior   TANTANGAN  dan Kreatifitas Wartawan Zaman Now dan Old. "Dilaporkan ada Jaya 65 di wilayah...
Senin, 05 Februari 2018
Oleh :  Yudi Latif  Makrifat Pagi Saudaraku, saya dilahirkan di sebuah dusun terkucil, ujung selatan Sukabumi, Jawa Barat, yang tak...
Depok, Fokusjurnal.com – Sosialisasi pelarangan terhadap pengendara roda dua dan empat untuk tidak memasuki jalur cepat, namun masih tetap ada...
Jakarta, Fokusjurnal.com – Memasuki tahun politik 2019, sederet nama sudah dimunculkan sebagai jagoannya dalam pencalonan Presiden dan Wakil...
Jakarta, Fokusjurnal.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan [Menko Polhukam] Wiranto menerima audiensi Dewan Pimpinan...
Jakarta, Fokusjurnal.com - Mencuatnya Pj [Pejabat] Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat,  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan...
04 Januari 2018 | Dibaca: 204 Kali
Dirut PT SIP Harus Dihukum Seberat-beratnya

Pangkalpinang, Fokusjurnal.com – Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Bangka Belitung (Babel) menggelar sidang perkara kerusakan lingkungan hidup, dengan menghadirkan Modentus Gunawan selaku Direktur Utama PT.SIP Sebagai terdakwah.

Kapal Isap Produksi (KIP) PT. SIP dipidanakan karena selain tidak memiliki ijin melakukan kegiatan pertambangan biji timah  di Pantai Pasir Padi, lokasi tersebut juga merupakan kawasan wisata.

Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Muhammad Yunus mengatakan, kegiatan penambangan di Pasir Padi ini pernah dilaporkan oleh DPRD Kota Pangkalpinang ini terkait dengan pelanggaran UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH pasal 109, jo Pasal 116 ayat (1) huruf a dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun dan denda Rp. 3 Milyar.

Menurutnya, pihak penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan terus mendalami kasus ini untuk pengembangan lebih lanjut, karena selain terdapat Tindak Pidana Lingkungan Hidup Kehutanan, diduga adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Lebih jauh menurut Yunus, kasus ini merupakan titik masuk untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat serius terjadi di Babel. Ia juga mengatakan, KLHK membangun kerjasama dengan KPK, Bareskrim, dan Kejaksaan Agung dalam penanganan kejahatan sumberdaya alam, baik pertambangan maupun kehutanan, termasuk mengusut kejahatan penyertaannya seperti Korupsi dan Pencucian Uang dengan menggunakan pendekatan Multidoor.

“Untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan seperti ini. Mereka harus dihukum seberat-beratnya karena meresahkan masyarakat, merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian negara,” ucap Yunus kepada media.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Amak Babel, Hadi Susilo Purbaya yang mengatakan bahwa kasus seperti ini sebelumnya-belum pernah dinaikan ke persidangan. Ia berharap agar kasus ini bisa menjadi pintu masuk bagi perkara yang serupa.

“Ini sebagai prestasi bagi penegakkan hukum yang selama ini di nanti-nanti masyarakat, dan patut di apresiasi!” katanya

Namun begitu, Hadi Susilo juga merasa aneh atas perkara besar yang sudah melibatkan KLHK dan Bareskrim Polri tapi sepi dari pemberitaan,”Kok sepi dari pemberitaan dan tidak banyak media yang meliput, ada apa ini?” ungkapnya heran.

Sidang perdana terkait kerusakan ekosistem laut seputar Pantai Pasir Padi, Pangkalpinang ini dipimpin oleh Hakim Sri Endang A. Ningsih, SH. MH dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli dari Dinas BLH Provinsi dan BLH Kota Pangkalpinang.

Sementara itu Jaksa Penuntut dari Kejari Kota Pangkalpinang Hendy Arifin, SH,MH seusai sidang, kepada media mengatakan,”Ini adalah sidang perdana, dalam perkara ini,”katanya

Ketika ditanya kenapa terdakwa belum ditahan, Kasi intelejen Kejari Pangkalpinang ini mengatakan  karena ancamannya cuma satu tahun,”Sesuai hukum acara tidak perlu dilakukan penahanan,”ujarnya (rey)
 

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123