,
Oleh : Nico Karundeng Wartawan Senior   TANTANGAN  dan Kreatifitas Wartawan Zaman Now dan Old. "Dilaporkan ada Jaya 65 di wilayah...
Senin, 05 Februari 2018
Oleh :  Yudi Latif  Makrifat Pagi Saudaraku, saya dilahirkan di sebuah dusun terkucil, ujung selatan Sukabumi, Jawa Barat, yang tak...
Depok, Fokusjurnal.com – Sosialisasi pelarangan terhadap pengendara roda dua dan empat untuk tidak memasuki jalur cepat, namun masih tetap ada...
Jakarta, Fokusjurnal.com – Memasuki tahun politik 2019, sederet nama sudah dimunculkan sebagai jagoannya dalam pencalonan Presiden dan Wakil...
Jakarta, Fokusjurnal.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan [Menko Polhukam] Wiranto menerima audiensi Dewan Pimpinan...
Jakarta, Fokusjurnal.com - Mencuatnya Pj [Pejabat] Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat,  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan...
26 Januari 2018 | Dibaca: 148 Kali
Nyanyian `Merdu` Budik Wahyudi Bendahara DPRD Kota Pangkalping

[foto/ist ] Budik Wahyudi Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang saat menjadi saksi di pengadilan Tipikor.

Pangkalpinang, Fokusjurnal.com -  Bendahara  Dewan Pimpinan Rakyat Daerah [DPRD]  kota Pangkalpinang Budik Wahyudi kembali menjadi saksi pada kasus dugaan anggaran perjalanan dinas DPRD, yang  digelar pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor] Kota Pangkalpinang, Senin .(25/01/18) pagi.
 
Dalam kesaksiannya Budik membeberkan dan menyeret beberapa nama terkait pencairan anggaran  tersebut. Selain itu saksi menjelaskan, siapa saja yang menyetujui dalam proses pencairan anggaran tersebut. Pencairan anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Pangkalpinang  pada tanggal 9 Februari 2017 sudah sepengetahuan Pengguna Anggaran [PA] Latif Pribadi yang juga Sekretaris Dewan [Sekwan]. Selain Sekwan,  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan [PPTK] Bagja Tito Nugraha, Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] Dedy, dan Kepala Bagian [Kabag]  Keuangan Sahril.
 
“Pencairan dana untuk perjalanan dinas untuk  tiga belas anggota dewan yang dilaksanakan pada tanggal 6,7, dan 8 Februari 2O17, jangan saya semata disalahkan. Artinya proses pencairan anggaran pada tanggal 9 Februari 2O17 sudah sepengetahuan bersama dan seluruh pejabat terkait,” papar Budik kepada Majelis Hakim.
 
Dihadapan Majelis Hakim, Budik mengungkapkan pencairan anggaran pada perjalanan dinas anggota dewan ke Jakarta bukan hanya kehendaknya,  namun sudah melalui administrasi.  
 
“Pencairan anggaran ada prosedurnya, dan tidak hanya  sebatas pada bendahara saja. Contoh jika PPTK tidak mau menandatangani berkas, maka secara otomatis anggaran itu tidak dapat cair. Pun sebaliknya jika PPTK menandatangani dokumen pencairan anggran, namun PPK tidak menandatangani dokumen tersebut maka pencairan  itu pun tidak dapat cair. Artinya ini sangat terkait masalah pencairan anggaran. Bagaimana mungkin jika tidak ada tandatangan yang terkait anggaran itu dapat cair ?.” jelas Budik pada kesaksiannya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Sri Endang A Ningsih.
 
Harusnya lanjut Budik, yang paling berwenang dalam hal ini adalah Sekwan selaku Pengguna Anggaran.
 
“Jika terjadi permasalahan harusnya Sekwan dapat membatalkan Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut. Namun faktanya sekwan menyetujui pencairan anggaran itu,”pungkas Budik di persidangan.  (rey)
 

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123