,
Jakarta | Anak Depan Puskesmas (Andepus) Kramat Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, panitia merayakan puncak hari Kemerdekaan Republik...
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (DPP FORKABI) menyelenggarakan pemotongan hewan qurban pada hari raya Idul Adha 1440...
Jakarta | Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Harry Kurniawan, SIK, MH) memberikan bantuan berupa sapi qurban kepada...
Minggu, 25 Agustus 2019
Jakarta - Komunitas Anti Tawuran ( Komat) menggelar acara Hari Ulang Tahun  yang ke - 3 tahun. Kegiatan yang digelar di depan pos RW 01...
Jakarta | Guna meningkatkan keimanan bagi jajaran, Polsek Johar Baru, Polres Metro Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan rutin pembinaan rohani dan...
Pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Kramat Pulo Gundul RW. 02 / 09 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat,  Senin...
17 Januari 2018 | Dibaca: 314 Kali
Ribuan Nelayan Tuntut Susi Dicopot

(foto/ist)

Jakarta, Fokusjurnal.com - Pelarangan nelayan menggunakan alat tangkap cantrang, ribuan nelayan berdemo di depan Istana Negara. Mereka menuntut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti karena dinilai telah merugikan para nelayan atas kebijakan pelarangan cantrang bagi para nelayan. 
 
Ribuan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di kawasan bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (17/1).

Sambil membawa spanduk dan bendera merah putih, para nelayan menyerukan agar Presiden Joko Widodo segera mencopot Susi dari jabatannya. Salah satu dari spanduk itu bertuliskan 'Kami butuh ikan, kami menganggur, copot Susi!'.
 
Aliansi Nelayan Indonesia meminta kepada Susi Pudjiastuti agar mempertimbangkan kembali kebijakannya itu. Pasalnya sejak pelarangan cantrang, ribuan nelayan tak bisa maksimal mencari ikan.
 
“Sebagai nelayan kami merasa dirugikan atas kebijakan Menteri Susi yang melarang penggunaan cantrang,” kata Warjo salah satu nelayan asal Jawa Tengah itu.

Atas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dinilai merugikan para nelayan itu, terpaksa para nelayan menggunakan jaring dan hasil pendapatannya pun sedikit bahkan proses yang dilakukannya itu cukup lama. Artinya sejak kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Susi para nelayan cendrung tak bisa maksimal mencari ikan.(yn)
 
 

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123