,
Jakarta | Untuk meningkatkan silaturahim diantara umat Islam, Forum RT dan RW di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat melaksanakan Halal Bihalal...
Jakarta | Peran aktif Bhabinkamtibmas sangatlah vital di tubuh Polri di tengah masyarakat. Salah satunya Aiptu Maskur Bhabinkamtibmas Kelurahan...
Jakarta | Agama mengajarkan kita semua untuk selalu bersedekah, dengan tujuan membantu sesama, mensucikan harta dan bekal pahala di akhirat kelak....
Jakarta - Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Kapolsek Johar Baru Komisaris Polisi (Kompol) Endy Mahandika, SH mengundang 3 (tiga)...
Jakarta | Wirausaha Muda Nusantara (Wimnus) melaksanakan kegiatan Seminar Kewirausahaan bertempat di Creatif Stage Lantai 3 Gedung SMESCO,...
Jakarta | Pedagang pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur siap mendukung pelaksanaan pemilu damai pada 17 April mendatang. Mereka secara bersama-sama...
17 Januari 2018 | Dibaca: 295 Kali
Ribuan Nelayan Tuntut Susi Dicopot

(foto/ist)

Jakarta, Fokusjurnal.com - Pelarangan nelayan menggunakan alat tangkap cantrang, ribuan nelayan berdemo di depan Istana Negara. Mereka menuntut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti karena dinilai telah merugikan para nelayan atas kebijakan pelarangan cantrang bagi para nelayan. 
 
Ribuan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di kawasan bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (17/1).

Sambil membawa spanduk dan bendera merah putih, para nelayan menyerukan agar Presiden Joko Widodo segera mencopot Susi dari jabatannya. Salah satu dari spanduk itu bertuliskan 'Kami butuh ikan, kami menganggur, copot Susi!'.
 
Aliansi Nelayan Indonesia meminta kepada Susi Pudjiastuti agar mempertimbangkan kembali kebijakannya itu. Pasalnya sejak pelarangan cantrang, ribuan nelayan tak bisa maksimal mencari ikan.
 
“Sebagai nelayan kami merasa dirugikan atas kebijakan Menteri Susi yang melarang penggunaan cantrang,” kata Warjo salah satu nelayan asal Jawa Tengah itu.

Atas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dinilai merugikan para nelayan itu, terpaksa para nelayan menggunakan jaring dan hasil pendapatannya pun sedikit bahkan proses yang dilakukannya itu cukup lama. Artinya sejak kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Susi para nelayan cendrung tak bisa maksimal mencari ikan.(yn)
 
 

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123