,
Kamis, 02 Agustus 2018
Bekasi - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilaksanakan secara serentak, pada 26 Agustus 2018, se-Kabupaten Bekasi.  Membuat warga...
Bekasi - Masyarakat desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, masih menginginkan kepemimpinan Heryadi calon nomor urut 3 pada...
Jakarta - Pada khakekatnnya puasa bukanlah sekedar menahan nafsu makan dan minum, tetapi menahan segala nafsu manusia. Misalnya nafsu amarah, serta...
JAKARTA - Air susu dibalas dengan air tubah, Kebaikan dibalas dengan tindakan kejahatan, pepatah inilah yang dirasakan oleh salah seorang mantan...
Jakarta - Tawuran antar warga kembali terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat. Nampak batu, dan pecahan botol berserakan di jalan seusai terjadinya...
 Jakarta -  Ajang pemilihan Putera-Puteri Maritim Indonesia (PPMI) tahun 2018 kembali digelar. Ajang ini merupakan ajang ketiga kalinya...
10 Februari 2018 | Dibaca: 120 Kali
Tak Mau Jadi Tumbal, Kuasa Hukum Budik Akan Bongkar Semua

Budik Wahyoedi Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang saat menjalani persidangan [foto/ist]

Pangkalpinang, Fokujsurnal.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor] menggelar kembali persidangan kasus dugaan penyimpangan anggaran dana Perjalanan Dinas atas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang tahun 2017. Agenda kali ini mendegarkan pembelaan Budik Wahyoedi Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang, Kamis (8/2/2018).
 
Budik Wahyoedi yang dijerat dengan pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Kerugian negara atas kasus ini senilai Rp 158.253.197.  Jaksa Penuntut Umum  (JPU) telah menuntut Budik Wahyoedi  1 tahun 8 bulan penjara, Kamis (01/02/2018) terdakwa juga membayar denda Rp 50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan penjara.
 
 
Dalam perkara ini sejumlah anggota DPRD Kota Pangkalpinang pun sempat dipanggil sekaligus diperiksa oleh penyidik Pidana Khusus Kejari Kota Pangkalpinang, termasuk mantan sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, Latif Pribadi.
 
Ahda Muttaqin menyatakan dalam kasus ini kliennya dijadikan tumbal. Oleh karena itu pihaknya akan melakukan perlawanan.
 
 
"Kami akan bongkar-bongkaran. Tak mau klien kami dikorbankan dalam kasus ini," tantang Ahda selaku kuasa hukum Budik dipersidangan.
 
 
Ia berharap Majelis Hakim bisa meringankan hukuman untuk kliennya.
 
 
Sementara itu humas PN Tipikor, Iwan Gunawan, mengaku pihaknya sudah serius dan tak tebang pilih dalam perkara ini. Setidaknya bisa terlihat dari penahanan yang dilakukan majelis hakim pada terdakwa Budik Wahyoedi. [rey]

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123