,
Oleh : Nico Karundeng Wartawan Senior   TANTANGAN  dan Kreatifitas Wartawan Zaman Now dan Old. "Dilaporkan ada Jaya 65 di wilayah...
Senin, 05 Februari 2018
Oleh :  Yudi Latif  Makrifat Pagi Saudaraku, saya dilahirkan di sebuah dusun terkucil, ujung selatan Sukabumi, Jawa Barat, yang tak...
Depok, Fokusjurnal.com – Sosialisasi pelarangan terhadap pengendara roda dua dan empat untuk tidak memasuki jalur cepat, namun masih tetap ada...
Jakarta, Fokusjurnal.com – Memasuki tahun politik 2019, sederet nama sudah dimunculkan sebagai jagoannya dalam pencalonan Presiden dan Wakil...
Jakarta, Fokusjurnal.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan [Menko Polhukam] Wiranto menerima audiensi Dewan Pimpinan...
Jakarta, Fokusjurnal.com - Mencuatnya Pj [Pejabat] Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat,  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan...
10 Februari 2018 | Dibaca: 70 Kali
Tak Mau Jadi Tumbal, Kuasa Hukum Budik Akan Bongkar Semua

Budik Wahyoedi Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang saat menjalani persidangan [foto/ist]

Pangkalpinang, Fokujsurnal.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor] menggelar kembali persidangan kasus dugaan penyimpangan anggaran dana Perjalanan Dinas atas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang tahun 2017. Agenda kali ini mendegarkan pembelaan Budik Wahyoedi Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang, Kamis (8/2/2018).
 
Budik Wahyoedi yang dijerat dengan pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Kerugian negara atas kasus ini senilai Rp 158.253.197.  Jaksa Penuntut Umum  (JPU) telah menuntut Budik Wahyoedi  1 tahun 8 bulan penjara, Kamis (01/02/2018) terdakwa juga membayar denda Rp 50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan penjara.
 
 
Dalam perkara ini sejumlah anggota DPRD Kota Pangkalpinang pun sempat dipanggil sekaligus diperiksa oleh penyidik Pidana Khusus Kejari Kota Pangkalpinang, termasuk mantan sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, Latif Pribadi.
 
Ahda Muttaqin menyatakan dalam kasus ini kliennya dijadikan tumbal. Oleh karena itu pihaknya akan melakukan perlawanan.
 
 
"Kami akan bongkar-bongkaran. Tak mau klien kami dikorbankan dalam kasus ini," tantang Ahda selaku kuasa hukum Budik dipersidangan.
 
 
Ia berharap Majelis Hakim bisa meringankan hukuman untuk kliennya.
 
 
Sementara itu humas PN Tipikor, Iwan Gunawan, mengaku pihaknya sudah serius dan tak tebang pilih dalam perkara ini. Setidaknya bisa terlihat dari penahanan yang dilakukan majelis hakim pada terdakwa Budik Wahyoedi. [rey]

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123