,
Jakarta | Anak Depan Puskesmas (Andepus) Kramat Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, panitia merayakan puncak hari Kemerdekaan Republik...
Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (DPP FORKABI) menyelenggarakan pemotongan hewan qurban pada hari raya Idul Adha 1440...
Jakarta | Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Harry Kurniawan, SIK, MH) memberikan bantuan berupa sapi qurban kepada...
Jakarta  | Dalam rangka membentuk nilai-nilai Dasar Profesi PNS (Pegawai Negeri Sipil) melalui Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam...
Jakarta | Harianto Badjoeri (HB) menerima kunjungan lintas etnis, kunjugan lintas etnis tersebut bertujuan merekatkan silaturahmi antar etnis yang...
Jakarta | Ketua Dewan Pimpinan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten Jakarta Pusat H.Cipta Wahyudi Okis. SH  memenuhi undangan...
10 Februari 2018 | Dibaca: 217 Kali
Tak Mau Jadi Tumbal, Kuasa Hukum Budik Akan Bongkar Semua

Budik Wahyoedi Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang saat menjalani persidangan [foto/ist]

Pangkalpinang, Fokujsurnal.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor] menggelar kembali persidangan kasus dugaan penyimpangan anggaran dana Perjalanan Dinas atas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang tahun 2017. Agenda kali ini mendegarkan pembelaan Budik Wahyoedi Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang, Kamis (8/2/2018).
 
Budik Wahyoedi yang dijerat dengan pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Kerugian negara atas kasus ini senilai Rp 158.253.197.  Jaksa Penuntut Umum  (JPU) telah menuntut Budik Wahyoedi  1 tahun 8 bulan penjara, Kamis (01/02/2018) terdakwa juga membayar denda Rp 50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan penjara.
 
 
Dalam perkara ini sejumlah anggota DPRD Kota Pangkalpinang pun sempat dipanggil sekaligus diperiksa oleh penyidik Pidana Khusus Kejari Kota Pangkalpinang, termasuk mantan sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, Latif Pribadi.
 
Ahda Muttaqin menyatakan dalam kasus ini kliennya dijadikan tumbal. Oleh karena itu pihaknya akan melakukan perlawanan.
 
 
"Kami akan bongkar-bongkaran. Tak mau klien kami dikorbankan dalam kasus ini," tantang Ahda selaku kuasa hukum Budik dipersidangan.
 
 
Ia berharap Majelis Hakim bisa meringankan hukuman untuk kliennya.
 
 
Sementara itu humas PN Tipikor, Iwan Gunawan, mengaku pihaknya sudah serius dan tak tebang pilih dalam perkara ini. Setidaknya bisa terlihat dari penahanan yang dilakukan majelis hakim pada terdakwa Budik Wahyoedi. [rey]

Kantor Redaksi :

JALAN JOHAR BARU RAYA
JAKARTA PUSAT