,
  Jakarta | Bagi penikmat kopi tentunya belum afdol jika belum mengunjungi Kedai KOPIMU yang terletak dibilangan Blok M Square, Jakarta...
Tangerang Selatan -Majelis Dzikir dan Istighosah Raudhah Al Hikam menjadi agenda utama rutinitas Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi...
Jakarta - Persiapan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 90 oleh panitia dari Lembaga Kota Tua Heritage (LKTH) terus dilakukan. Mulai dari audiensi,...
Jakarta |  Diklat Manajemen Keprotokolan perlu diadakan untuk memantapkan pemahaman mengenai manajemen keprotokolan Peningkatan Wawasan,...
Jakarta | Kesekian puluh kalinya PT Pisok Utama Wisata, sebuah perusahaan travel yang bergerak khusus di bidang penyelenggaraan Umroh dan Haji,...
Jakarta | Calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta,  Sutijan ,  dirinya,  menyatakan maju pada pemilihan calon anggota legislatif...
10 Februari 2018 | Dibaca: 134 Kali
Tak Mau Jadi Tumbal, Kuasa Hukum Budik Akan Bongkar Semua

Budik Wahyoedi Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang saat menjalani persidangan [foto/ist]

Pangkalpinang, Fokujsurnal.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor] menggelar kembali persidangan kasus dugaan penyimpangan anggaran dana Perjalanan Dinas atas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang tahun 2017. Agenda kali ini mendegarkan pembelaan Budik Wahyoedi Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang, Kamis (8/2/2018).
 
Budik Wahyoedi yang dijerat dengan pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Kerugian negara atas kasus ini senilai Rp 158.253.197.  Jaksa Penuntut Umum  (JPU) telah menuntut Budik Wahyoedi  1 tahun 8 bulan penjara, Kamis (01/02/2018) terdakwa juga membayar denda Rp 50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan penjara.
 
 
Dalam perkara ini sejumlah anggota DPRD Kota Pangkalpinang pun sempat dipanggil sekaligus diperiksa oleh penyidik Pidana Khusus Kejari Kota Pangkalpinang, termasuk mantan sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, Latif Pribadi.
 
Ahda Muttaqin menyatakan dalam kasus ini kliennya dijadikan tumbal. Oleh karena itu pihaknya akan melakukan perlawanan.
 
 
"Kami akan bongkar-bongkaran. Tak mau klien kami dikorbankan dalam kasus ini," tantang Ahda selaku kuasa hukum Budik dipersidangan.
 
 
Ia berharap Majelis Hakim bisa meringankan hukuman untuk kliennya.
 
 
Sementara itu humas PN Tipikor, Iwan Gunawan, mengaku pihaknya sudah serius dan tak tebang pilih dalam perkara ini. Setidaknya bisa terlihat dari penahanan yang dilakukan majelis hakim pada terdakwa Budik Wahyoedi. [rey]

Kantor Pusat :

The City Tower 
​​​​​​Jl.MH. Thamrin No. 81
Level 12 1N, JAKARTA PUSAT

Telp. 021 - 30490123